MAKASSAR, BUKAMATA - Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia, Muchlis A Misbah, menyoroti kondisi taman dan tanaman di sejumlah ruas jalan yang dinilai kurang terawat. Ia mengusulkan Pemerintah Kota Makassar membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus untuk menangani pengelolaan dan pemeliharaan taman kota.
Sorotan tersebut disampaikan Muchlis saat membacakan pemandangan umum Fraksi Mulia terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026, Sabtu (26/9/2026).
Muchlis menilai pemeliharaan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama ketika kondisi taman di sejumlah kawasan perkotaan menunjukkan perlunya penanganan lebih serius. Menurutnya, keberadaan taman tidak cukup hanya dibangun, tetapi juga membutuhkan perawatan berkelanjutan agar tetap berfungsi sebagai ruang publik yang nyaman.
“Saya lihat akhir tahun ini taman-taman di Kota Makassar begitu kering, terabaikan. Bila perlu bentuklah UPTD khusus mengelola taman-taman ini,” tegas Muchlis.
Ia menyebut sejumlah kawasan, termasuk Jalan Veteran dan Jalan Gunung Bawakaraeng, sebagai lokasi yang menjadi perhatiannya terkait pemeliharaan tanaman dan taman kota. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyusun program serta menentukan alokasi anggaran pemeliharaan lingkungan perkotaan.
Usulan pembentukan UPTD khusus taman kota diharapkan dapat memperjelas tanggung jawab pengelolaan, mulai dari pemeliharaan tanaman, penyiraman, penataan kawasan, hingga pengawasan kondisi taman secara berkala. Dengan adanya unit kerja yang berfokus pada bidang tersebut, penanganan taman diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkesinambungan.
Selain menyoroti taman kota, Muchlis menyampaikan apresiasi terhadap nota keuangan yang dipaparkan Pemerintah Kota Makassar dalam rancangan perubahan APBD 2026. Fraksi Mulia juga mendukung arah kebijakan pembangunan pemerintah kota yang mencakup peningkatan daya saing ekonomi, penguatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan lingkungan hidup.
Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai program yang tercantum dalam dokumen anggaran tidak berhenti pada tahap perencanaan. Menurutnya, setiap kebijakan dan alokasi belanja harus diterjemahkan menjadi kegiatan nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam konteks perubahan APBD, Fraksi Mulia turut menekankan pentingnya memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan warga. Pemeliharaan taman dan penghijauan, misalnya, perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan ruang publik.
Muchlis berharap masukan yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi tersebut menjadi pertimbangan pemerintah kota dalam menyempurnakan rancangan perubahan APBD 2026. Ia mendorong agar perencanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pemeliharaan aset dan fasilitas publik yang telah tersedia.
Sorotan terhadap kondisi taman kota ini menjadi salah satu catatan Fraksi Mulia dalam pembahasan perubahan APBD Makassar 2026. Melalui usulan pembentukan UPTD khusus, Muchlis berharap pengelolaan taman dapat memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga ruang terbuka hijau di Kota Makassar lebih terawat dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.