Naoemi Sudirman Ajak Warga Pangkep Jadikan Tertib Adminduk sebagai Budaya Keluarga

PANGKEP, BUKAMATANEWS — Tertib administrasi kependudukan tidak cukup hanya mengandalkan pelayanan pemerintah. Kesadaran setiap keluarga untuk memastikan kelengkapan dokumen kependudukan menjadi kunci agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan akses terhadap berbagai layanan publik.

Atas dasar itu, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, mendorong Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) berkembang menjadi gerakan bersama yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga menjadi budaya masyarakat.

Dorongan tersebut disampaikan Naoemi saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Program KISAK di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Rabu (23/9/2026).

Menurut Naoemi, administrasi kependudukan tidak sekadar berkaitan dengan kepemilikan dokumen, tetapi juga menyangkut identitas, kepastian hukum, perlindungan hak, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

“Karena itu, setiap keluarga perlu memastikan seluruh anggota keluarganya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi terkini,” ujarnya.

Capaian Adminduk Pangkep Terus Didorong

Berdasarkan data Pengelola Data Kependudukan per 31 Agustus 2026, Kabupaten Pangkep telah mencatat sejumlah capaian dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.

Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun mencapai 99,74 persen. Sementara itu, capaian kepemilikan KTP-el berada di angka 97,75 persen dan akta kematian sebesar 99,56 persen.

Adapun kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tercatat 80,07 persen. Dari angka tersebut, sebanyak 83.912 anak telah memiliki KIA, sedangkan 19.588 anak lainnya masih belum memiliki dokumen tersebut.

Pada aspek Identitas Kependudukan Digital (IKD), dari target 131.318 penduduk, sebanyak 43.409 orang atau 32,78 persen telah melakukan aktivasi.

Naoemi mendorong agar edukasi terkait manfaat, tata cara aktivasi, dan pemanfaatan IKD terus diperluas. Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat identitas digital sekaligus lebih mudah mengakses layanan yang tersedia.

Kader PKK dan Dasawisma Jadi Ujung Tombak Edukasi

Naoemi menilai capaian administrasi kependudukan yang telah diraih Pangkep masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum memperoleh layanan secara optimal.

Tantangan tersebut menjadi perhatian tersendiri karena Pangkep memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan karakteristik geografis yang beragam. Kondisi ini membutuhkan pendekatan pelayanan dan edukasi yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pelosok.

Dalam upaya tersebut, kader PKK dan Dasawisma dinilai memiliki posisi strategis sebagai penggerak sekaligus penyampai informasi mengenai program KISAK.

Edukasi administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan PKK, Dasawisma, Posyandu, hingga aktivitas sosial dan kemasyarakatan lainnya.

Pendekatan berbasis keluarga ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif memastikan dokumen kependudukan seluruh anggota keluarganya tetap lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi terkini.

Dalam kegiatan tersebut, turut dilaksanakan pengukuhan Duta KISAK. Para duta diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi seremonial, tetapi juga menjadi teladan serta ikut memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Naoemi menekankan bahwa gerakan KISAK perlu dibangun secara berjenjang, dimulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga pemerintahan desa dan kelurahan.

“Mari kita jadikan KISAK sebagai gerakan bersama. Gerakan yang dimulai dari keluarga, kemudian bergerak ke lingkungan, desa dan kelurahan, kecamatan, hingga pada akhirnya menjadi budaya masyarakat Kabupaten Pangkep,” ujar Naoemi.

Penguatan Program KISAK di Pangkep diharapkan dapat mempererat kolaborasi antara pemerintah, TP PKK, kader Dasawisma, Posyandu, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat.

Sinergi tersebut diperlukan untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib dan akurat, sekaligus memastikan seluruh masyarakat Kabupaten Pangkep dapat memperoleh akses layanan kependudukan secara lebih mudah.

Dengan menjadikan keluarga sebagai titik awal edukasi, KISAK diharapkan tidak berhenti sebagai program administratif, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.