Pemkab Pinrang Perkuat Posko Kecamatan, Antisipasi Krisis Air, Antrean BBM hingga Kelangkaan LPG

PINRANG, BUKAMATANEWS — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang menyiapkan penguatan koordinasi hingga tingkat kecamatan untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan masyarakat. Mulai dari ancaman kekurangan air untuk pertanian akibat kemarau, potensi kebakaran, hingga pengawasan distribusi BBM dan gas bersubsidi menjadi perhatian dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Pinrang A. Irwan Hamid, Selasa (22/9/2026).

Bersama Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang, Irwan Hamid mengumpulkan para kepala perangkat daerah dan camat se-Kabupaten Pinrang guna membahas langkah penanganan persoalan yang berkembang di lapangan.

Rapat tersebut menekankan pentingnya kehadiran pemerintah yang lebih responsif, terutama dalam mengidentifikasi persoalan sejak dini agar penanganannya dapat dilakukan sesuai kewenangan dan tingkat kebutuhan masyarakat.

"Setiap persoalan yang muncul di wilayah harus segera diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan tingkat kebutuhannya," Kata Irwan.

Salah satu strategi yang didorong Pemkab Pinrang adalah memperkuat posko di tingkat kecamatan. Posko tersebut diharapkan menjadi pusat informasi dan koordinasi untuk mempercepat penyampaian laporan sekaligus memudahkan pemerintah mengambil tindakan.

Melalui penguatan posko, berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat terdeteksi lebih awal tanpa harus menunggu masalah berkembang menjadi lebih luas.

Para camat juga diminta aktif memantau kondisi wilayah masing-masing, bukan hanya menunggu laporan dari masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan perangkat daerah terkait dinilai penting untuk memastikan persoalan yang masih dapat diselesaikan di tingkat kecamatan segera ditangani.

"Pemkab Pinrang menyiapkan mekanisme koordinasi di tingkat kabupaten untuk menangani persoalan yang membutuhkan dukungan lintas perangkat daerah maupun penyelesaian dalam skala lebih luas," Ucapnya.

Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga, khususnya ketika suatu persoalan membutuhkan penanganan yang melibatkan lebih dari satu perangkat daerah.

Persoalan pertanian dan pengairan menjadi salah satu pembahasan penting dalam rapat koordinasi. Kondisi kemarau yang berdampak terhadap ketersediaan air mendorong pemerintah mencari langkah optimal untuk mempertahankan lahan pertanian yang masih memungkinkan diselamatkan.

Salah satu upaya yang dibahas adalah pendataan pompa yang digunakan kelompok tani. Peralatan yang berada di wilayah dengan kebutuhan air yang mulai berkurang akan diinventarisasi untuk kemudian dipertimbangkan pemanfaatannya di lokasi lain yang membutuhkan dukungan irigasi.

Langkah tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan sarana yang telah tersedia, sekaligus membantu petani mempertahankan lahan dan tanaman yang masih dapat diselamatkan di tengah kondisi kemarau.

Pendataan dan pemanfaatan pompa secara lebih terkoordinasi diharapkan dapat mendukung penanganan kebutuhan air pertanian sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Pemkab Pinrang Siapkan Pengawasan BBM dan Gas Bersubsidi

Selain persoalan pertanian, Pemkab Pinrang turut menyoroti distribusi BBM bersubsidi dan gas LPG bersubsidi. Pengawasan terhadap kedua komoditas tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan serta memastikan penyalurannya sesuai peruntukan.

Dalam rapat, penerapan pola ganjil-genap sebagaimana diatur dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan di Kabupaten Pinrang.

Pola tersebut diharapkan dapat membantu mengendalikan kepadatan kendaraan, khususnya kendaraan dari luar daerah yang berpotensi menambah antrean di sejumlah titik pengisian BBM.

Sementara itu, terkait distribusi gas bersubsidi, Bupati Irwan meminta pengawasan dilakukan secara berkelanjutan. Pemeriksaan di lapangan diperlukan untuk memastikan LPG bersubsidi tersalurkan kepada masyarakat yang berhak dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari peruntukannya.

Pengawasan distribusi tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan LPG bagi masyarakat sekaligus mencegah praktik yang berpotensi memicu kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Penanganan Persoalan Harus Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Bupati Irwan Hamid menegaskan bahwa seluruh langkah koordinasi dan penanganan yang dilakukan pemerintah harus bermuara pada kepentingan masyarakat.

Penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

Melalui koordinasi yang lebih terstruktur, Pemkab Pinrang berupaya memastikan persoalan di sektor pertanian, pengairan, kebakaran, BBM, dan gas bersubsidi mendapat perhatian sesuai tingkat urgensinya.