Wibawa Hukum Dipertaruhkan, Wawali Parepare Tekankan Ketegasan dan Pencegahan Kejahatan

PAREPARE, BUKAMATANEWS — Pemerintah Kota Parepare menegaskan komitmennya mendukung penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat upaya pencegahan kejahatan di tengah masyarakat. Penegakan hukum dinilai tidak cukup hanya dengan menuntaskan perkara, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian, rasa aman, dan perlindungan bagi masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto Pasennangi, saat menghadiri pemusnahan barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Parepare, Senin (31/8/2026).

Hermanto hadir mewakili Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota Parepare dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam kesempatan itu, Hermanto menyampaikan apresiasi kepada Kejari Parepare beserta seluruh aparat penegak hukum yang telah menjalankan proses pemusnahan barang bukti sesuai tahapan hukum.

Menurutnya, pemusnahan barang bukti bukan sekadar kegiatan administratif setelah perkara selesai diproses. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bentuk nyata pelaksanaan putusan hukum sekaligus penegasan bahwa negara hadir untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

“Pemusnahan barang bukti memiliki makna lebih luas daripada sekadar penyelesaian tahapan administrasi perkara. Di dalamnya terdapat pesan tentang kepastian, ketegasan, dan integritas negara dalam menjaga wibawa hukum,” ujar Hermanto.

Ia menegaskan, setiap pelanggaran hukum harus memiliki konsekuensi. Karena itu, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dihormati dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemusnahan barang bukti hari ini menjadi penanda bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi dan setiap putusan harus dihormati,” tambahnya.

Penegakan Hukum Harus Dibarengi Pencegahan

Hermanto menilai, upaya menciptakan situasi yang aman dan tertib tidak dapat hanya bertumpu pada penindakan setelah kejahatan terjadi. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat langkah pencegahan dan edukasi agar masyarakat semakin memahami konsekuensi pelanggaran hukum.

Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada generasi muda agar tidak terjerumus dalam berbagai bentuk tindak kejahatan yang dapat merusak masa depan mereka.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan seluruh unsur terkait menjadi faktor penting dalam membangun sistem penegakan hukum yang efektif.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penanganan perkara, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta menekan potensi terjadinya tindak pidana.

“Pemerintah Kota Parepare berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan seluruh institusi terkait, agar hukum tidak hanya hadir saat pelanggaran terjadi, tetapi juga menjadi jaminan keadilan, ketertiban, dan rasa aman bagi masyarakat,” jelas Hermanto.

Pemerintah Kota Parepare berharap kerja sama lintas lembaga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

Hermanto menilai, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dilihat dari penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuannya membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, Pemkot Parepare berharap tercipta lingkungan yang lebih aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ia pun berharap kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga marwah hukum sekaligus mendukung terwujudnya Parepare yang sejahtera dan maju.