Mentan Amran di Muktamar V Wahdah Islamiyah: Organisasi Islam Harus Jadi Garda Terdepan Kemandirian Pangan

JAKARTA, BUKAMATANEWS - Selama bertahun-tahun, Indonesia akrab dengan label "negara pengimpor beras." Tapi dalam setahun terakhir, narasi itu berbalik. Di tengah ancaman krisis iklim dan El Nino yang mengguncang banyak negara, Indonesia justru mencatatkan rekor cadangan beras nasional 5,1 juta ton—sebuah loncatan yang mengubah posisi negeri ini di peta pangan global.

"Indonesia tidak lagi bergantung pada impor. Kini kita mulai mengekspor dan menjadi penentu stabilitas harga pangan kawasan," tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, di hadapan ribuan peserta Muktamar V Wahdah Islamiyah di Aula Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Ahad (23/8).

Apa yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir adalah loncatan besar—bahkan revolusioner. Kebijakan pertanian yang terintegrasi, optimalisasi lahan, insentif bagi petani, hingga penegakan hukum terhadap mafia pangan telah menggerakkan mesin produksi nasional ke titik tertingginya.

Ekspor beras ke Malaysia telah dimulai, dan menyusul ke Singapura, Timor Leste, serta Papua Nugini. Ini bukan sekadar soal perdagangan, melainkan perubahan posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara. Jika dulu Indonesia tunduk pada dinamika pasar regional, kini Indonesia mulai menentukan arahnya.

Diplomasi Kemanusiaan: Lebih dari Sekadar Angka

Namun, keberhasilan itu tidak membuat Indonesia egois. Atas arahan langsung Presiden Republik Indonesia, pemerintah menyalurkan bantuan 10.000 ton beras untuk rakyat Palestina. Bantuan yang diterima langsung oleh Menteri Pertanian Palestina itu menjadi simbol solidaritas nyata di tengah krisis pangan yang melanda Gaza dan sekitarnya.

"Bantuan ini telah diserahkan secara resmi dan Duta Besar Palestina menyampaikan apresiasi khusus. Mereka bahkan membuka ruang kerja sama jangka panjang dengan Indonesia," ujar Mentan Amran.

Inilah yang membuat pencapaian swasembada bukan sekadar catatan statistik, tetapi juga alat diplomasi. Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan pangan yang kokoh tidak hanya menciptakan kedaulatan di dalam negeri, tetapi juga memperkuat peran bangsa dalam misi perdamaian dan kemanusiaan dunia.

Organisasi Islam di Garis Terdepan

Di tengah semangat kebangkitan pangan, Mentan Amran juga menyampaikan seruan tegas kepada organisasi keagamaan, khususnya Wahdah Islamiyah, untuk tampil di barisan depan.

"Setiap manusia tidak akan berubah nasibnya jika bukan karena dia yang mengubahnya sendiri. Itu adalah ketetapan Allah. Wahdah Islamiyah saat ini menjadi sebesar ini karena berani mengambil langkah perjuangan. Kini, kami ajak organisasi Islam untuk menjadi mitra pemerintah, memberantas mafia dan koruptor yang menghambat kemajuan pertanian," tegasnya.

Pernyataan ini bukan sekadar ajakan, tetapi juga panggilan moral: bahwa kemandirian pangan harus dijaga dari dalam, dan itu memerlukan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

Wahdah Islamiyah Siap Bergerak

Menanggapi arahan tersebut, Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah, Ustadz Zaitun Rasmin, menyatakan kesiapan penuh untuk menjadi partner strategis Kementerian Pertanian. Menurutnya, sinergi ini sejalan dengan tema muktamar: "Memantapkan Persatuan dan Kolaborasi Menuju Indonesia Berkah" dan tagline "Salam Sehat Indonesia: Sehat Hati, Sehat Jasmani, Sehat Ekonomi."

"Kesehatan ekonomi adalah bagian penting dari masyarakat yang kuat. Jaringan Wahdah Islamiyah yang tersebar di berbagai daerah siap bersinergi dalam program pemberdayaan ekonomi, pertanian, dan ketahanan pangan," ujar Kiyai Zaitun.

Lumbung pangan Indonesia yang dulu sering gemeretak kini mulai berdenting kuat. Swasembada adalah fondasi, ekspor adalah langkah, dan bantuan kemanusiaan adalah hati dari semua pencapaian itu.

Indonesia bukan lagi peminta di meja perundingan pangan dunia. Indonesia adalah pemberi, penentu, dan pelindung. Dan itu dimulai dari tanah, dari petani, dari kebijakan yang berani, serta dari kolaborasi yang tidak pernah berhenti.