Serapan APBD Makassar Baru 40,96 Persen, Appi Ultimatum OPD Kejar 95 Persen

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi melontarkan peringatan keras kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.

Pasalnya, memasuki evaluasi pelaksanaan APBD 2026, serapan anggaran Pemerintah Kota Makassar baru mencapai 40,96 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target yang seharusnya dicapai pada periode ini.

Appi bahkan memasang target cukup tinggi. Ia meminta seluruh jajaran Pemkot Makassar menggenjot kinerja agar realisasi belanja daerah dapat mencapai sekitar 95 persen hingga akhir tahun anggaran 2026.

Namun, Appi menegaskan percepatan belanja bukan sekadar mengejar angka serapan di atas kertas. Setiap rupiah APBD harus segera berputar di masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik serta pembangunan Kota Makassar.

Hal tersebut disampaikan Appi saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Rapat tersebut diikuti jajaran OPD dan para camat.

Appi: Jangan Pakai Cara Lama

Dalam rapat tersebut, Appi meminta para kepala OPD meninggalkan pola kerja lama yang dinilai belum mampu menghasilkan serapan optimal.

Ia menegaskan, target yang lebih tinggi harus diikuti perubahan cara kerja, terutama dalam perencanaan, pengadaan, pelaksanaan hingga pengawasan program.

“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri.

Menurutnya, jika pola pelaksanaan anggaran tahun lalu hanya mampu menghasilkan capaian sekitar 85 persen, maka pola tersebut tidak boleh kembali digunakan jika pemerintah ingin mencapai hasil yang lebih baik.

“Kalau tahun lalu cara yang kita lakukan dengan capaian cuma di angka 85 persen, kalau masih begitu terus, ya tahun ini harus meningkat,” imbuhnya.

Appi menilai, memasuki Agustus, idealnya realisasi anggaran sudah berada di kisaran 70 persen dan terus bergerak menuju 80 persen. Namun, kondisi aktual masih berada di angka 40,96 persen.

Kesenjangan tersebut menjadi perhatian serius karena semakin lambat anggaran direalisasikan, semakin besar pula risiko terjadinya penumpukan pekerjaan dan belanja pada penghujung tahun.

Bukan Sekadar Mengejar Angka Serapan

Appi menekankan bahwa tingginya serapan anggaran bukan satu-satunya indikator keberhasilan APBD.

Menurutnya, Pemkot Makassar juga harus menghitung seberapa besar manfaat yang diterima masyarakat dari setiap belanja yang dilakukan pemerintah.

“Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Ia meminta setiap OPD mampu menjelaskan hubungan antara uang yang dibelanjakan dengan manfaat yang diterima warga.

“Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh. Ini akan kita bahas,” jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, Appi ingin agar belanja pemerintah tidak berhenti pada penyelesaian administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan pelayanan, infrastruktur dan program yang dibutuhkan masyarakat.

Enam Titik yang Menghambat Serapan

Dalam evaluasi tersebut, Appi mengidentifikasi sedikitnya enam aspek yang dinilai berpengaruh terhadap rendahnya realisasi belanja.

Pertama, perencanaan.

Appi menilai masih ada perencanaan yang terlalu optimistis, kegiatan yang belum siap dilaksanakan serta target yang tidak realistis. Akibatnya, sejumlah program tertunda dan pelaksanaan anggaran menumpuk pada akhir tahun.

Ia meminta kepala OPD tidak menyerahkan seluruh proses perencanaan kepada pejabat atau staf perencana.

Kepala OPD, kata dia, harus memahami secara utuh alasan sebuah program dianggarkan, besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan hingga target yang hendak dicapai.

“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” tegasnya.

Kedua, pengadaan barang dan jasa.

Keterlambatan juga dapat terjadi karena dokumen belum siap, proses tender atau seleksi terlambat, desain belum tuntas maupun munculnya kendala di lapangan.

Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada tertundanya belanja modal maupun pengadaan barang dan jasa.

Ketiga, pelaksanaan kegiatan.

Appi meminta setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Perubahan desain, kebutuhan tambahan maupun kendala lapangan harus diantisipasi sejak tahap perencanaan.

Ia menekankan pentingnya manajemen risiko dan mitigasi dalam setiap program pemerintah.

“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” tuturnya.

“Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau,” tambah Appi.

Keempat, administrasi.

Menurut Appi, administrasi harus dipastikan berjalan sejak tahap awal, proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akhir. Setiap tahapan harus saling terkoneksi agar tidak menjadi hambatan ketika program telah berjalan.

Kelima, cash flow atau arus pembayaran.

Appi mengingatkan agar pembayaran kepada pihak ketiga tidak menumpuk di penghujung tahun. Penjadwalan pembayaran harus mengikuti progres pekerjaan dan dikontrol secara berkala.

“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan,” katanya.

Keenam, sumber daya manusia dan manajemen.

Ia menyoroti pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya pergantian PPTK maupun PPK yang dapat mengganggu kesinambungan pekerjaan.

Setiap pejabat yang diberikan amanah, kata Appi, harus memahami tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya.

“Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar,” ungkapnya.

Anggaran Harus Mampu Membaca Ancaman Kota

Appi juga meminta jajaran Pemkot Makassar mulai mengubah cara pandang dalam menyusun program dan anggaran.

Menurutnya, pemerintah harus mampu membaca forecast atau proyeksi kondisi yang berpotensi dihadapi masyarakat, kemudian menyiapkan intervensi sebelum persoalan berkembang menjadi krisis.

Ia mencontohkan kondisi kekeringan yang tengah terjadi. Situasi tersebut semestinya menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperkuat penyediaan sarana air bersih.

Konsep resilient city atau kota tangguh, kata dia, tidak cukup hanya menjadi slogan. Pemerintah harus memiliki kemampuan membaca risiko dan menyiapkan respons sejak dini.

“Artinya kita harus bisa membaca kondisi yang akan terjadi di masyarakat dan bagaimana intervensi pemerintah bisa dilakukan sebelum persoalan menjadi lebih besar,” ujarnya.

Serapan Tinggi Belum Tentu Kinerja Baik

Dalam evaluasi itu, Appi juga mengingatkan jajaran OPD agar tidak serta-merta menganggap rendahnya serapan sebagai satu-satunya ukuran rendahnya kinerja.

Ia memperkenalkan pendekatan matriks yang mempertemukan dua indikator, yakni realisasi keuangan dan realisasi fisik.

Menurutnya, kondisi ideal adalah ketika realisasi keuangan tinggi dan realisasi fisik juga tinggi.

Sebaliknya, jika serapan keuangan tinggi tetapi realisasi fisik rendah, kondisi tersebut harus dicermati lebih lanjut, terutama terkait pembayaran, administrasi dan arus kas.

Sementara apabila realisasi fisik sudah tinggi tetapi serapan keuangan masih rendah, Appi meminta kondisi tersebut mendapat perhatian lebih serius.

“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.

Kondisi tersebut harus dipastikan tidak menunjukkan adanya pembayaran yang mendahului progres pekerjaan.

Adapun kondisi paling buruk, kata Appi, adalah ketika realisasi fisik dan keuangan sama-sama rendah.

“Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin,” sebut Ketua IKA FH Unhas itu.

Appi: Tahun Ini Jadi Momentum Perubahan

Dengan waktu pelaksanaan APBD 2026 yang semakin terbatas, Appi meminta seluruh kepala OPD menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum untuk memperbaiki pola kerja.

Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh mengulangi pola yang sama jika ingin menghasilkan kinerja yang berbeda.

“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” bebernya.

Target realisasi belanja sekitar 95 persen hingga akhir tahun, menurut Appi, harus dibarengi kualitas belanja dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebab, keberhasilan APBD tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang berhasil dibelanjakan, tetapi juga oleh seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan warga.

“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar,” tutup Appi.