DPPKB Makassar Dorong Integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam Perencanaan Daerah

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu langkah penting dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan kependudukan. Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar, Drs. Andi Irwan Bangsawan, M.Si., turut hadir dalam kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya mendukung penguatan kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam merumuskan arah pembangunan kependudukan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) memiliki peran penting sebagai acuan dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan. Dengan perencanaan yang terarah, kebijakan diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari dinamika jumlah dan persebaran penduduk hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bagi pemerintah daerah, integrasi PJPK ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi langkah strategis agar program yang disusun dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional sekaligus menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan program kependudukan diharapkan tidak berjalan secara parsial, tetapi terhubung dengan sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi DPPKB Kota Makassar dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan keluarga melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar program yang dirancang dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Selain memperkuat koordinasi, kegiatan tersebut diharapkan mendorong terbentuknya komitmen bersama dalam menjadikan isu kependudukan sebagai bagian penting dari agenda pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang terintegrasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan kependudukan diharapkan mampu menjadi fondasi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, keluarga yang tangguh, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.