MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menabuh genderang perang terhadap praktik lancung di ceruk birokrasi dinas pendidikan. Merespons panasnya isu dugaan pungutan liar (pungli) berkedok "mahar" jabatan kepala sekolah yang viral di media sosial, pria yang akrab disapa Appi itu langsung mengambil tindakan ekstrem.
Tak ingin wibawa pemerintahannya tercoreng, Appi menginstruksikan Inspektorat Kota Makassar untuk bergerak cepat menciduk dan mengonfrontasi seluruh pihak yang namanya terseret dalam pusaran video testimoni tersebut.
Pemeriksaan maraton ini dipastikan bakal menguliti sejumlah oknum pejabat strategis di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, mulai dari level Kepala Bidang (Kabid) hingga Kepala Seksi di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Mereka dituding sengaja mematok sejumlah uang atau fee fantastis kepada para calon kepala sekolah sebagai syarat mutlak sebelum pelantikan.
"Saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait. Sementara jalan," tegas Appi dengan raut muka serius, Minggu (28/6/2026).
Mantan CEO PSM itu memastikan proses hukum internal ini tidak akan berjalan di atas kertas belaka. Mekanisme konfrontasi tatap muka akan diberlakukan guna menguji kesaksian para korban dengan pembelaan para terduga pelaku. Langkah berani ini diambil agar duduk perkara menjadi benderang dan tidak menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Kota Daeng.
"Semua harus dibuka secara terang, pemeriksaan ini penting agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Kalau memang ada pelanggaran, tentu akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku," cetus politisi Golkar tersebut.
Ia mengingatkan kembali bahwa sejak hari pertama dirinya melangkah ke Balai Kota bersama Wakil Wali Kota, meritokrasi adalah harga mati. Seleksi jabatan—terutama kepemimpinan sekolah yang melahirkan generasi penerus bangsa—wajib bersih dari intervensi uang.
"Sejak awal pemerintahan kami, saya tekankan bahwa seleksi kepala sekolah maupun jabatan lainnya harus dilakukan secara jujur, transparan, profesional, dan tidak ada praktik bayar-membayar. Saya ingatkan, jangan coba-coba memanfaatkan promosi jabatan untuk kepentingan pribadi," cetus Appi memberi peringatan keras.
Di akhir keterangannya, orang nomor satu di Makassar ini menggaransi bahwa tidak akan ada ruang perlindungan, negosiasi, atau kompromi bagi siapa pun ASN yang terbukti bermain api dengan pungli. Jika terbukti, sanksi berat berupa pencopotan hingga pemecatan secara tidak hormat siap menanti di ujung pemeriksaan.
BERITA TERKAIT
-
Wakil Wali Kota Makassar Lepas Peserta Jalan Sehat Peringati International Day of the Midwife dan HUT IBI ke-75
-
Munafri Lepas Peserta Jalan Sehat dan Meriahkan Car Free Day HUT Bhayangkara ke-80 di Makassar
-
Tak Lolos Sekolah Negeri? Pemkot Makassar Siapkan 67 Sekolah Swasta GRATIS Lewat SPMB
-
Penataan Fort Rotterdam Berjalan Damai, 19 PKL Pilih Bongkar Lapak Secara Mandiri
-
Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham Lepas 38 Delegasi IGS dari Berbagai Negara