Redaksi : Rabu, 24 Juni 2026 13:22

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp258,17 miliar kepada Provinsi Sulawesi Selatan melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025. Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan daerah guna memperkuat konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Melalui program ini, sebanyak 20 kabupaten/kota di Sulsel akan mendapatkan penanganan jalan sepanjang 62,54 kilometer. Peningkatan kualitas infrastruktur tersebut diharapkan menjadi pengungkit mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas wilayah.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sulsel, Andi Ihsan, menegaskan bahwa alokasi anggaran ini bukan sekadar membangun jalan secara fisik, tetapi juga membuka akses dan peluang pembangunan yang lebih adil, termasuk bagi wilayah terpencil.

“Program ini menghadirkan pelayanan yang lebih baik serta mendorong pemerataan pembangunan. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya di Makassar, Rabu 25/6/2026.

Menurut Andi Ihsan, perbaikan akses jalan memberi efek berantai pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah. Distribusi hasil pertanian menjadi lebih lancar, biaya transportasi dapat ditekan, dan stabilitas harga komoditas lebih terjaga karena arus barang semakin efisien.

“Manfaatnya tidak hanya pada kelancaran distribusi, tetapi juga pada pelayanan pendidikan dan kesehatan. Sektor pertanian pun diuntungkan karena hasil produksi bisa lebih cepat sampai ke pasar,” katanya.

Selain itu, peningkatan kualitas jalan diharapkan mempercepat pengembangan sentra pertanian, perikanan, serta destinasi pariwisata yang menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai daerah Sulsel.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, atas dukungan dan pengawalan program hingga dapat direalisasikan.

Pemprov Sulsel terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan,” tutupnya. (*)