JAKARTA, BUKAMATANEWS – Misi pelayaran kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang membawa ribuan ton bantuan logistik serta ratusan relawan lintas negara menuju Jalur Gaza, Palestina, menghadapi hambatan besar di tengah laut. Armada kapal kemanusiaan tersebut dilaporkan telah dicegat secara paksa dan ditahan oleh otoritas militer Israel sebelum berhasil mencapai tujuannya.
Berdasarkan laporan kronologis yang dihimpun, pergerakan misi kemanusiaan global ini sebetulnya sudah dimulai sejak bulan lalu. Pelabuhan Barcelona, Spanyol, menjadi salah satu dari empat titik kumpul utama di dunia bagi para aktivis, jurnalis, dan relawan internasional. Pada Minggu, 12 April 2026, pelepasan simbolis armada GSF 2.0 dilakukan di Barcelona dengan harapan dapat menembus blokade laut demi menyalurkan bantuan ke Gaza yang tengah dilanda krisis kemanusiaan parah.
Namun, alih-alih sampai ke tujuan, armada laut ini justru dikepung oleh militer Israel. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi bahwa sedikitnya ada 10 kapal dalam gugusan misi kemanusiaan tersebut yang kini ditahan oleh aparat Israel. Beberapa kapal yang teridentifikasi berada di bawah penahanan di antaranya adalah Kapal Amanda, Kapal Barbaros, Kapal Josef, dan Kapal Blue Toys.
Dampak langsung dari tindakan pencegatan sepihak oleh militer Israel ini adalah terputusnya seluruh akses komunikasi ke armada kapal. Sejak penahanan terjadi, kapal-kapal tersebut kehilangan kontak dengan posko pusat di darat. Situasi ini memicu gelombang kekhawatiran global lantaran status keselamatan para awak, aktivis, hingga jurnalis di atas kapal belum dapat dipastikan.
Kondisi ini menjadi sorotan tajam Pemerintah Indonesia karena di dalam rombongan internasional tersebut terdapat tiga jurnalis asal Indonesia yang tengah menjalankan tugas peliputan global. Mereka adalah Bambang Noroyono (Abeng) dan Thoudy Badai dari media *Republika*, serta Andre Prasetyo Nugroho dari *Tempo*. Hingga berita ini diturunkan, status dan keberadaan ketiga jurnalis nasional tersebut masih belum diketahui secara pasti akibat pemutusan kontak sepihak oleh aparat penahan.
Merespons insiden penahanan di tengah laut ini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melayangkan kecaman keras terhadap tindakan militer Israel. Meutya menegaskan bahwa kehadiran para jurnalis dan relawan di zona tersebut murni atas dasar misi kemanusiaan dan penyampaian fakta publik, sehingga keselamatan mereka wajib dilindungi oleh hukum internasional.
"Kami mengikuti dengan penuh keprihatinan kabar mengenai jurnalis Indonesia yang tengah menjalankan tugas peliputan dalam misi kemanusiaan menuju Gaza. Di tengah situasi konflik, keselamatan insan pers harus selalu menjadi perhatian kita semua. Jurnalis hadir untuk menyampaikan suara kemanusiaan dan fakta kepada publik, karena itu mereka harus dihormati dan diberikan ruang yang aman," tegas Meutya dalam keterangan resminya pada Selasa, 19 Mei 2026.
Guna mengantisipasi perkembangan situasi di lapangan, Kementerian Luar Negeri RI bergerak cepat dengan mengaktifkan jaringan diplomasi regionalnya. Kemlu mengonfirmasi telah membangun koordinasi intensif dengan tiga perwakilan diplomatik strategis terdekat, yaitu KBRI Ankara (Turki), KBRI Kairo (Mesir), dan KBRI Amman (Yordania).
Langkah ini diambil untuk mematangkan kesiapan perlindungan hukum serta merancang skema evakuasi maupun pemulangan para warga negara Indonesia (WNI)—baik relawan maupun jurnalis—apabila situasi penahanan oleh Israel memburuk atau jika mereka nantinya dibebaskan ke wilayah negara tetangga. Pemerintah RI berjanji akan terus memantau perkembangan di laut Mediterania demi memastikan keselamatan seluruh anak bangsa yang terlibat dalam misi mulia tersebut.