MAKASSAR, BUKAMATANEWS – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar turut hadir dan berperan aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Pengentasan Kemiskinan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027. Kegiatan yang digelar pada Senin, 20 April 2026 ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah-langkah strategis yang terarah guna menekan angka kemiskinan di wilayah perkotaan.
Forum ini diikuti oleh perwakilan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, instansi terkait, hingga unsur masyarakat dan pengusaha. Dalam pembahasannya, difokuskan pada permasalahan khas yang dihadapi di kawasan perkotaan, seperti keterbatasan akses perumahan layak, kesempatan kerja yang belum merata, serta efektivitas penyaluran bantuan sosial yang selama ini menjadi tantangan utama di Makassar.
Pihak Bappeda Kota Makassar menyampaikan data dan kondisi terkini tingkat kesejahteraan warga, sekaligus mengusulkan sejumlah program yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu poin utama yang dibahas adalah pentingnya menyusun sistem yang terintegrasi, agar tidak ada tumpang tindih program dan bantuan dapat tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, dibahas pula upaya meningkatkan akses perumahan layak dan sanitasi yang memadai, mengingat kedua aspek ini menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Tak kalah penting, dibahas pula strategi membuka peluang lapangan kerja melalui pengembangan sektor ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, serta dukungan bagi usaha mikro dan kecil agar dapat berkembang dan menyerap tenaga kerja.
Kepala Bappeda Kota Makassar menegaskan bahwa penanganan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, provinsi, kota, serta peran aktif masyarakat. “Kita harus merancang program yang tidak bersifat sementara, tapi memberikan dampak jangka panjang agar warga mampu bangkit dan meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri,” ujarnya.
Hasil pembahasan dalam musyawarah ini selanjutnya akan dijadikan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2027. Semua usulan yang disepakati akan diselaraskan dengan target pembangunan daerah, sehingga program pengentasan kemiskinan berjalan seiring dengan visi pembangunan Sulawesi Selatan yang lebih maju dan adil.
Dengan adanya kesepakatan dan kesamaan arah ini, diharapkan langkah penanganan kemiskinan di Kota Makassar menjadi lebih terukur, terpadu, dan efektif. Hal ini menjadi langkah penting menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan bebas dari belenggu kemiskinan di masa mendatang.