Monitoring Layanan Posbankum, Luwu Timur Jadi Prioritas

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan pendampingan dan monitoring Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan melalui skema Work From Anywhere (WFA). Dalam sehari, sebanyak 81 titik Posbankum yang tersebar di 19 kabupaten dan kota berhasil dijangkau.

Salah satu daerah yang dikunjungi adalah Kabupaten Luwu Timur. Sebanyak 10 titik pendampingan didatangi oleh tim Kementrian Hukum Sulsel, pada Rabu, 25 Maret 2026.

Hasil pendampingan dan monitoring, Kabupaten Luwu Timur ditetapkan sebagai wilayah prioritas percepatan, bersama sejumlah daerah lain di Sulsel. Seperti Kabupaten Bone, Luwu, Wajo, Enrekang, Toraja Utara, Kepulauan Selayar, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Pinrang, Sinjai, Soppeng, Luwu Utara, Bantaeng, Takalar, dan Bulukumba.

"Melalui pendampingan dan monitoring ini, kami ingin memastikan bantuan hukum benar-benar hadir di setiap pelosok Sulsel," ujar Andi Basmal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulsel, Jumat, 27 Maret 2026.

Andi Basmal juga memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah yang capaian layanannya masih perlu ditingkatkan, sekaligus mendorong para paralegal di seluruh Sulsel untuk terus bergerak aktif melayani masyarakat hingga target akhir tahun terpenuhi.

Untuk diketahui, Kabupaten Luwu Timur telah mencapai prestasi 100 persen Posbankum di seluruh desa dan kelurahan (128 titik) untuk mendekatkan layanan hukum gratis bagi warga kurang mampu. (*)