Wamendagri Bima Arya Nilai Disertasi Bupati Maros Relevan dengan Tantangan Demokrasi Lokal

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Ujian promosi doktor Bupati Maros AS Chaidir Syam di bidang Ilmu Politik, Rabu (11/2/2026), tidak hanya menjadi agenda akademik, tetapi juga ruang refleksi penting bagi masa depan demokrasi di tingkat lokal. Kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, sebagai penguji eksternal memperkuat makna strategis forum tersebut.

Ujian yang berlangsung khidmat itu dihadiri tim penguji dari kalangan akademisi dan praktisi pemerintahan. Bima Arya menilai disertasi yang dipaparkan Chaidir Syam relevan dengan tantangan demokrasi daerah saat ini, terutama dalam konteks modal politik, mobilisasi politik, serta keterampilan kepemimpinan kepala daerah.

“Terdapat hal yang sangat penting tentang modal politik dan mobilisasi politik, termasuk keterampilan kepemimpinan yang dijelaskan melalui teori-teori politik yang argumentatif. Ini sangat relevan dengan praktik demokrasi di daerah,” ujar Bima Arya.

Menurutnya, kajian tersebut tidak berhenti pada penguatan aspek teoritis, tetapi mampu menjembatani antara konsep akademik dan realitas politik lokal. Hal ini dinilai penting di tengah tantangan demokrasi daerah yang masih diwarnai minimnya kompetisi dan lemahnya regenerasi kepemimpinan.

Dalam pandangannya, demokrasi lokal perlu terus dijaga melalui pembukaan ruang-ruang partisipasi dan kompetisi politik yang sehat. Bima Arya juga menyoroti komitmen Chaidir Syam dalam memastikan iklim demokrasi di Kabupaten Maros tetap terbuka dan inklusif.

“Regenerasi kepemimpinan harus berjalan. Jangan sampai demokrasi lokal terjebak pada kontestasi jalan tunggal. Ruang demokrasi harus terus diperkuat,” tegasnya.

Sementara itu, Chaidir Syam dalam disertasinya menitikberatkan kajian pada dinamika politik lokal serta strategi penguatan demokrasi di daerah sebagai fondasi pembangunan pemerintahan yang berkelanjutan.

Ujian promosi doktor ini menjadi bukti bahwa penguatan kapasitas intelektual kepala daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Kolaborasi antara dunia akademik dan praktik pemerintahan diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang lebih reflektif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik.