JAKARTA,BUKAMATANEWS — Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah, menilai ketidakpastian situasi geopolitik global saat ini menyebabkan demokrasi tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipicu oleh semakin terbatasnya sumber daya alam dunia yang mendorong negara-negara mengambil langkah bertahan hidup secara pragmatis.
Hal itu disampaikan Fahri dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-16 yang digelar di Jakarta, Jumat (16/1/2026) malam. Menurutnya, tren global saat ini menunjukkan negara-negara lebih mengedepankan kepentingan bertahan hidup dibandingkan prinsip-prinsip ideal demokrasi.
“Sekarang ini tren negara-negara dunia melakukan survival pragmatis, yang penting bisa bertahan hidup,” kata Fahri.
Ia menjelaskan, keterbatasan sumber daya alam membuat persaingan antarnegara semakin tajam dan mendorong para pemimpin dunia bersikap semakin realistis dan keras. Fahri mengaitkan kondisi tersebut dengan peringatan Presiden Prabowo Subianto yang kerap menegaskan bahwa dalam geopolitik global, negara yang kuat dapat bertindak sesuka hati, sementara negara yang lemah harus menerima keadaan.
Fahri mencontohkan konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Venezuela. Menurutnya, tindakan AS terhadap Venezuela tidak lepas dari kepentingan penguasaan sumber daya minyak, yang selama ini dikuasai oleh China dan Rusia.
“Karena merasa kelangsungan hidupnya terancam, diputuskan untuk mengambil alih Venezuela dan menculik presidennya, Nicolas Maduro, yang memiliki kedekatan dengan China dan Rusia,” ujarnya.
Selain itu, Fahri juga menyinggung rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Greenland yang merupakan wilayah Denmark. Langkah tersebut, menurutnya, berpotensi memicu perpecahan di antara negara-negara NATO dan sekutu Amerika Serikat.
Ia menilai, gambaran dunia yang selama ini diperingatkan Presiden Prabowo kini mulai menjadi kenyataan. Oleh karena itu, Fahri menegaskan Indonesia tidak boleh lengah dan harus segera melakukan konsolidasi nasional untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki.
“Indonesia pernah menjadi korban keserakahan negara lain yang menghalalkan segala cara demi keuntungan ekonomi dengan merampas sumber daya,” katanya.
Fahri menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang berpotensi terancam karena memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, termasuk cadangan nikel terbesar di dunia yang menjadi bahan penting dalam pengembangan semikonduktor dan energi masa depan.
“Kita dikenal sebagai negara kaya mineral. Kita punya batu bara, minyak, tambang, hutan, hingga hasil laut. Dalam perhitungan geopolitik, Indonesia adalah negara yang harus dikuasai,” ujarnya.
Karena itu, Fahri mengkritik elite nasional yang dinilainya kerap terjebak dalam konflik internal dan perdebatan konstitusi yang berkepanjangan. Menurutnya, kondisi tersebut justru melemahkan posisi Indonesia di tengah persaingan global.
Ia juga menyoroti berbagai kesepakatan global yang dinilai diambil secara sepihak dan berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dalam konteks pertahanan, Fahri mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbanyak pembentukan batalyon tempur di daerah sebagai langkah antisipasi terhadap ancaman asing.
“Presiden Prabowo bukan sosok yang menyukai perang, tetapi beliau menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah dengan mempersiapkan diri menghadapi perang,” katanya.
Di sisi lain, Fahri menilai Prabowo juga berupaya mengurangi ketimpangan sosial, menghentikan kebocoran sumber daya alam, serta melakukan efisiensi besar-besaran dalam belanja birokrasi. Dana hasil efisiensi tersebut diarahkan untuk program strategis seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak dan ibu hamil, serta penyediaan pendidikan gratis.
Dengan kebijakan tersebut, Fahri berharap Indonesia dapat keluar dari kemiskinan ekstrem dan menghindari ketegangan sosial di tengah kondisi global yang tidak menentu.
“Di sinilah pentingnya negara dan elite nasional terkonsolidasi agar Indonesia menjadi kuat. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi para elite saat ini,” ujarnya.
Fahri menambahkan, Partai Gelora Indonesia akan terus memelopori diskusi mengenai kesadaran terhadap situasi global dan mendorong konsolidasi elite nasional agar Indonesia tidak mengalami kekacauan konsolidasi demokrasi seperti yang terjadi di sejumlah negara Barat.
“Kita memiliki fondasi konstitusi dan ideologi yang kuat, yakni Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Itu yang harus menjadi pegangan,” pungkasnya.