JAKARTA,BUKAMATANEWS — Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyoroti keras bencana banjir dan longsor yang meluluhlantakkan tiga provinsi di Sumatra: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Partai Gelora menuntut perusahaan-perusahaan besar yang dinilai merusak dan merambah hutan untuk membayar biaya pemulihan ekologis secara penuh.
“Tuntutan kita jelas, perusahaan-perusahaan besar wajib membayar pemulihan ekologi, bukan sekedar CSR ceremony,” ujar Rully Syumanda, Ketua Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rabu (3/12/2025).
Selain meminta pertanggungjawaban finansial, Gelora menuntut audit menyeluruh atas kehancuran hutan di Sumatra. Rully menekankan audit tersebut harus dibuka ke publik, termasuk rantai pasok perusahaan yang diduga terlibat.
Menurutnya, pemerintah perlu segera memberlakukan moratorium izin baru pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan sampai kawasan hutan yang tersisa benar-benar dipetakan dan diamankan. Gelora juga meminta negara memastikan warga terdampak menerima reparasi sosial, bukan bantuan sementara yang tidak menyentuh akar persoalan.
“Reparasi sosial ini kewajiban, bukan bantuan. Ini akibat perbuatan mereka,” tegas Rully.
Ia menyatakan bencana di Sumatra tidak bisa disebut sebagai takdir alam belaka, melainkan konsekuensi dari pembabatan hutan puluhan tahun yang dilakukan industri kayu, pulp and paper, hingga sawit. Rully menyebut bencana ini sebagai “invoice terbuka” dari kerusakan ekologis yang dibiarkan terjadi.
“Ketika hujan ekstrem datang, tanah yang dulu bisa menyimpan air kini sudah tidak bisa lagi. Sungai meluap, kampung hanyut, dan warga menanggung kerusakan yang mereka tidak pernah minta,” ujarnya.
Rully menambahkan bahwa inti masalah bukan hanya perubahan iklim, tetapi perilaku koruptif dalam pembukaan hutan yang berlangsung bertahun-tahun. Menurutnya, perusahaan mendapat izin konsesi tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem.
“Ini buah dari korupsi yang ditanam pemerintah bersama perusahaan-perusahaan yang mendapat izin pemanfaatan konsesi,” kata mantan aktivis WALHI itu.
Partai Gelora berharap bencana besar yang diperkirakan menelan ribuan korban jiwa itu menjadi alarm keras bagi semua pihak. Rully mengingatkan bahwa puluhan juta warga di hilir menggantungkan hidupnya pada kondisi hutan yang kini semakin menipis.
“Ada puluhan juta orang di hilir yang bergantung pada kehidupan hutan. Ini sesuatu yang sering tidak diketahui pemerintah maupun perusahaan,” tutupnya.