Diskusi Ekonomi JMSI: OJK Dorong UMKM Perempuan Go Digital dan Waspadai Keuangan Ilegal

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Pelantikan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2025–2030 digelar sekaligus dengan Dialog Ekonomi bertema Digitalisasi UMKM: Kesempatan bagi Perempuan di Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar, Sabtu, 15 November 2025.

Dalam kesempatan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi UMKM, khususnya bagi perempuan, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal.

Pesan ini disampaikan Asisten Manajer Senior Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Sulselbar, Indra Natsir Dahlan, dalam diskusi tersebut. Indra menuturkan bahwa UMKM merupakan motor penggerak ekonomi nasional.

"UMKM memiliki peranan sangat strategis, bukan hanya dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Saat ini, terdapat 65,5 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 119 juta tenaga kerja dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). OJK mencatat sebaran UMKM di Sulsel terbanyak berada di Kota Makassar dengan porsi 13,43 persen, disusul Kabupaten Jeneponto sebesar 10,05 persen, dan Takalar 8,49 persen.

Jumlah debitur UMKM terbanyak juga berada di Kota Makassar sebanyak 263.269 debitur, kemudian Kabupaten Luwu Utara sebanyak 54.591 debitur dan Gowa 50.531 debitur.

Penyaluran kredit UMKM tertinggi di Sulsel juga berada di Kota Makassar dengan nilai Rp23,91 triliun atau 38,80 persen dari total penyaluran. Disusul Kota Palopo sebesar Rp3,58 triliun atau 5,82 persen serta Kabupaten Bone mencapai Rp3,07 triliun atau 4,98 persen.

Hingga 31 Oktober 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulsel telah mencapai Rp13,78 triliun kepada 237.717 debitur, atau 71,43 persen dari target penyaluran tahun 2025 sebesar Rp17,08 triliun. Penyaluran KUR di Sulsel didominasi oleh sektor usaha mikro dengan nilai Rp9,50 triliun atau 80,74 persen.

Kabupaten Bone tercatat sebagai daerah dengan penyaluran KUR terbesar di Sulsel, yakni Rp1,46 triliun atau 10,57 persen.

Kebijakan Baru OJK Permudah Pembiayaan UMKM

Indra juga memperkenalkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang terbit pada 28 Agustus 2025. Kebijakan ini mendorong penyederhanaan syarat pembiayaan dan penilaian kelayakan yang lebih inklusif, termasuk bagi UMKM yang pernah masuk hapus buku akibat bencana atau pandemi. Kebijakan tersebut diterapkan dengan prinsip mudah, cepat, murah, tepat, dan inklusif.

Peluang Besar Digitalisasi UMKM Perempuan

Indra menegaskan bahwa digitalisasi membuka peluang besar bagi pelaku UMKM perempuan, mulai dari perluasan pasar melalui e-commerce dan media sosial, efisiensi operasional menggunakan aplikasi pencatatan keuangan, hingga akses pembiayaan melalui fintech lending dan bank digital.

Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan masih harus dihadapi. Seperti rendahnya literasi digital, ancaman keamanan siber, keterbatasan perangkat, serta minimnya pendampingan dalam pengembangan usaha.

Ia menyebut bahwa indeks literasi digital Indonesia masih rendah, berada pada peringkat 56 dari 63 negara. (*)