Kesbangpol Makassar Kawal Langsung Dialog Buruh FSPMI dengan Wali Kota Terkait UMK 2025

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar turun langsung mengawal proses audiensi antara Wali Kota Munafri Arifuddin dan ratusan massa aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Kamis (30/10). Pertemuan yang berlangsung tertib itu membahas sejumlah tuntutan buruh menyangkut penetapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2025.

Kepala Kesbangpol Makassar, Fathur Rahim, terlihat aktif mendampingi Wali Kota Munafri menjemput dan mendengarkan langsung aspirasi para demonstran di halaman Balai Kota. Kehadirannya memastikan dialog berjalan lancar dan kondusif, mencerminkan peran Kesbangpol sebagai perekat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, FSPMI yang mengklaim memiliki lebih dari 1.200 anggota menuntut dua hal utama. Pertama, agar penetapan UMK 2025 benar-benar mempertimbangkan kondisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang riil. Kedua, mereka meminta keterlibatan dalam forum Dewan Pengupahan Kota Makassar untuk memastikan keadilan dan representasi suara buruh terakomodir.

"Kami meminta keadilan dalam penentuan upah, dengan mempertimbangkan beban hidup yang kian berat," ujar salah satu perwakilan buruh.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi tinggi atas aksi yang berlangsung tertib dan dialogis.

“Saya sangat mengapresiasi teman-teman FSPMI yang datang menyampaikan aspirasi dengan aman, tertib, dan damai. Pemerintah Kota selalu terbuka untuk berdiskusi,” tegas Wali Kota yang akrab disapa Appi itu.

Sebagai langkah konkret, Appi segera menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pertemuan lanjutan guna membahas tuntutan FSPMI lebih detail.

“Dalam waktu dekat, saya akan meminta Kadisnaker untuk menemui perwakilan FSPMI guna mendiskusikan hal-hal teknis yang menjadi perhatian bersama. Mudah-mudahan kita temukan solusi terbaik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wali Kota memaparkan komitmen Pemkot Makassar dalam melindungi pekerja, khususnya yang rentan, melalui berbagai program jaminan sosial.

“Kami telah menyiapkan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan tahun ini insyaallah akan ditambah dengan jaminan hari tua bagi pekerja rentan. Ini wujud nyata kepedulian kami,” paparnya.

Appi menegaskan bahwa seluruh program tersebut didanai dari APBD, yang pada hakikatnya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kesejahteraan.

“Dana APBD yang berasal dari masyarakat, tentu harus kembali kepada masyarakat. Itu komitmen kami,” tutupnya.

Melalui pendampingan Kesbangpol dalam dialog ini, aksi unjuk rasa yang berpotensi memicu gejolak berhasil dikonversi menjadi ruang komunikasi produktif antara buruh dan pemerintah daerah.