Appi Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih: Makassar Siap Jadi Contoh Tata Kelola Antikorupsi di Sulsel

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/10/2025).

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak, bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, serta dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Dalam forum tersebut, Munafri—yang akrab disapa Appi—menyampaikan pandangan penting mengenai perlunya penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pengawasan yang berkelanjutan di setiap tingkatan birokrasi.

“Ini menjadi penguatan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Rakor ini bukan sekadar ajang seremonial, tapi momentum untuk memperkuat komitmen antikorupsi di semua lini,” tegas Appi.

Menurutnya, paparan dari pimpinan dan deputi KPK memberikan pencerahan yang sangat detail tentang bagaimana sistem pemerintahan harus dijalankan secara akuntabel.

“Banyak hal yang sebelumnya mungkin belum kami pahami secara menyeluruh. Kini, kami mendapatkan panduan yang lebih konkret agar tata kelola pemerintahan tetap berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Appi juga mengusulkan agar kegiatan seperti ini dilaksanakan secara berkala dan terjadwal, sehingga menjadi ruang pembelajaran dan pengingat bagi seluruh aparatur pemerintah, mulai dari level kota hingga ke pemerintahan paling bawah.

“Kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut. KPK maupun inspektorat perlu hadir langsung hingga tingkat paling kecil untuk memperkuat kesadaran antikorupsi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Appi mengingatkan bahwa berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan sering muncul bukan karena niat buruk, tetapi karena kelalaian dan kurangnya fokus dalam mengelola anggaran publik.

“Kita harus sadar, persoalan bisa muncul jika kita lalai atau tidak konsentrasi. Terlebih jika bermain-main dengan anggaran publik — itu hal yang tidak bisa ditolerir,” tandasnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kita semua harus menjaga integritas. Hanya dengan itu sistem pemerintahan bisa berjalan transparan, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat,” pungkas Appi.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam arahannya menegaskan pentingnya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan transparan, mengingat korupsi masih menjadi salah satu hambatan utama pembangunan.

“Korupsi menghambat kemajuan daerah. Karena itu, pencegahan harus dimulai sejak dini, bukan ketika masalah sudah terjadi,” tegas Johanis.

Ia menjelaskan, kegiatan rakor ini merupakan bagian dari strategi pencegahan proaktif KPK untuk memperkuat pemahaman kepala daerah terhadap sistem pengawasan dan integritas penyelenggara negara.

Selain itu, KPK juga terus memperluas pendidikan antikorupsi ke berbagai lapisan masyarakat — mulai dari anak usia dini hingga pejabat negara dan keluarganya — sebagai upaya membangun budaya antikorupsi yang menyeluruh.

“Semua pihak harus memahami nilai-nilai integritas. Itulah dasar dari pemerintahan yang bersih dan kepercayaan publik,” tutup Johanis.