Raker Komisi II DPR RI-Mendagri, Taufan Pawe: ‎Penurunan Transfer Keuangan Daerah Bukan Musibah, Tapi Tantangan untuk Inovasi ‎

‎JAKARTA, BUKAMATANEWS — Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan bahwa penurunan transfer keuangan daerah dan desa bukanlah musibah, melainkan tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih berinovasi dan mengelola anggaran secara efisien.
‎
‎Hal itu disampaikan Taufan dalam rapat kerja bersama DPR RI, Menteri Dalam Negeri, para gubernur, dan bupati se-Indonesia yang digelar di Gedung DPR, Selasa (7/10/2025). Ia menyoroti realitas penurunan transfer keuangan sebesar 24,8 persen yang kini hanya mencapai sekitar Rp640 triliun.
‎
‎“Saya juga ini menyampaikan pada kesempatan ini, sebagai sumbangsih pemikiran kepada Pak Wamen dan Pak Dirjen, bahwa memang realitasnya saat ini transfer keuangan daerah dan desa turun, terpangkas 24,8 persen sehingga menjadi hanya 640 triliun, Pak. Apakah ini sebuah tantangan atau musibah? Kalau menurut saya ini hanya sebuah tantangan,” ujar Taufan.
‎
‎Ia menambahkan, berdasarkan pengalamannya sebagai kepala daerah sebelumnya, keterbatasan dana bukan alasan untuk berhenti berinovasi. “Saya mewarisi pendahulu saya yang tidak ada dana, bahkan berutang ke mana-mana. Kalau efisiensi ada, tinggal dikelola dengan baik bagaimana mencukupinya,” tambahnya.
‎
‎Taufan juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah sebagai bagian dari strategi memperkuat keuangan daerah. Menurutnya, inovasi dan kemampuan kepala daerah dalam memahami pengelolaan aset menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
‎
‎“Saya sependapat dengan Pak Wamen dan Pak Menteri bahwa pengelolaan aset itu sangat penting. Yang saya takutkan, kalau kepala daerah tidak mengerti pengelolaan aset, bisa saja ada aset daerah yang tercatat maupun tidak tercatat tapi hilang pemanfaatannya karena kurang pemahaman,” ungkapnya.
‎
‎Ia menambahkan bahwa komunikasi dua arah antara badan pengelola keuangan daerah dan kepala daerah perlu diperkuat agar aset dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan. “Rata-rata badan pengelola keuangan sulit menjalin komunikasi dua arah dengan kepala daerah, padahal kemampuan kepala daerah itu berbeda-beda,” ujarnya menutup pernyataannya.