Poltekpar Makassar dan Inspektorat Kemenparekraf Perkuat Komitmen Antikorupsi, Wujudkan Zona Integritas WBK-WBBM

MAKASSAR, BUKAMATANEWS — Dalam upaya memperkuat tata kelola organisasi yang bersih dan berintegritas, Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Makassar bekerja sama dengan Inspektorat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Sosialisasi Anti Korupsi di Balairung I Wayan Bendhi, Jumat (3/10/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan Poltekpar Makassar.

Acara diawali dengan pembacaan dan penandatanganan piagam pengawasan intern oleh Ketua Jurusan, Wakil Direktur, Ketua Satuan Pengawasan Internal (SPI), dan Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM). Tindakan simbolis ini menjadi wujud nyata komitmen kolektif seluruh jajaran Poltekpar Makassar dalam membangun budaya integritas dan profesionalisme di lingkungan kerja.

Dalam sambutannya, Direktur Poltekpar Makassar, Herry Rachmat Widjaja, M.M.Par., CHE, menegaskan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia juga mengingatkan seluruh unit untuk terus memperkuat transparansi serta menyiapkan dokumen pendukung sebagai bagian dari tahapan pembangunan Zona Integritas.

“Pengelolaan anggaran bukan hanya soal penggunaan dana, tapi juga soal tanggung jawab moral dan profesional. Transparansi dan akuntabilitas adalah fondasi utama agar kita bisa mewujudkan Poltekpar Makassar yang bebas korupsi,” tegas Herry Rachmat Widjaja.

Sesi sosialisasi diisi oleh Suharto dari Inspektorat Kementerian Pariwisata, yang memaparkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) serta berbagai strategi pencegahan korupsi melalui sistem pelaporan, pengendalian gratifikasi, dan penanganan benturan kepentingan.

Sementara itu, Azmil Fiqri membawakan materi mengenai Penguatan Pengawasan Anti Korupsi, dengan fokus pada pemahaman regulasi tindak pidana korupsi, jenis-jenis gratifikasi, serta penerapan Whistleblowing System di lingkungan Kemenparekraf.

Sebagai tindak lanjut kegiatan, para peserta mengikuti tes pemahaman anti korupsi untuk mengukur tingkat penguasaan materi serta memastikan nilai-nilai integritas benar-benar dipahami dan diterapkan di setiap lini kerja.

Melalui kegiatan ini, Poltekpar Makassar menegaskan komitmennya untuk membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang profesional dan berintegritas tinggi.

“Kami ingin menjadikan integritas sebagai budaya, bukan sekadar slogan. Dengan sinergi bersama seluruh elemen, kami yakin Poltekpar Makassar bisa menjadi role model satuan kerja pariwisata yang bebas dari korupsi,” tutup Herry.