Hamka B Kady Dorong Kemenhub Buka Akses dan Peluang Kerja Bagi Taruna Taruni PIP Semarang

SEMARANG, BUKAMATANEWS - Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Senin, 29 September 2025. Kunjungan ini guna meninjau langsung pelayanan pendidikan serta kondisi sarana dan prasarana di institusi pendidikan kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan tersebut.

PIP Semarang merupakan salah satu kampus pelayaran tertua di Indonesia. Lembaga ini memiliki mandat untuk mencetak perwira pelayaran besar dan tenaga ahli kepelabuhanan yang kompeten, guna memenuhi kebutuhan sektor transportasi laut di dalam maupun luar negeri.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady, menyampaikan, kunjungan ini bertujuan untuk memonitor kualitas layanan pendidikan, serta mengevaluasi ketersediaan fasilitas pendukung yang menunjang mutu pendidikan di PIP Semarang.

"Kami mengapresiasi kualitas sarana dan prasarana, serta semangat para taruna yang aktif dan disiplin dalam menjalani pendidikan," ujar Hamka.

Hamka juga mendorong peran aktif pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk membuka akses dan peluang kerja bagi para taruna dan taruni PIP setelah mereka menyelesaikan pendidikan.

Hamka berharap, kunjungan ini dapat menjadi langkah konkret dalam peningkatan kualitas pendidikan kedinasan di Indonesia, khususnya di sektor pelayaran, serta memastikan lulusan PIP Semarang dapat terserap secara maksimal di dunia kerja, baik nasional maupun internasional.

"Kami juga ingin memastikan peluang kerja bagi lulusan PIP Semarang. Pemerintah harus membuka akses seluas-luasnya," tegas Politisi Golkar itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mendorong percepatan penyelesaian berbagai persoalan, termasuk peningkatan pelayanan, mutu pendidikan, dan masalah pembebasan lahan yang harus melibatkan pemerintah daerah.

"Terkait pengembangan sekolah dan peningkatan daya tampung taruna-taruni PIP Semarang, kami mendorong adanya sinergi antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah, khususnya dalam pengadaan lahan yang dibutuhkan," terangnya. (*)