MAKASSAR,BUKAMATANEWS – Pemerintah Kota Makassar melalui Bappeda dan instansi terkait menyelenggarakan rapat koordinasi strategis pengadaan seragam sekolah. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah isu penting yang menjadi kunci agar program berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut uraian dari masing‑masing poin bersama data yang relevan:
1. Spesifikasi Seragam: Kualitas dan Kenyamanan Siswa
Pemkot Makassar menetapkan bahwa seragam yang disediakan harus memenuhi standar nyaman dan sesuai ketentuan warna/jenis seragam (misalnya putih‑merah untuk SD, putih‑biru untuk SMP) agar siswa merasa bangga dan tidak terganggu saat belajar.
Desain, bahan kain, jahitan, dan kecocokan ukuran menjadi perhatian utama agar selain estetik, juga tahan pakai dan tidak cepat rusak.
2. Mekanisme Pengadaan: Libatkan Penyedia Lokal dan UMKM
Salah satu strategi utama adalah memberdayakan UMKM lokal sebagai penjahit seragam. Lebih dari 500 penjahit UMKM akan dilibatkan dalam produksi seragam untuk siswa SD dan SMP.
Proses pengadaan akan melalui sistem elektronik seperti e‑Katalog dan LPSE agar mekanismenya transparan dan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Penjadwalan Distribusi: Tepat Waktu dan Menjelang Tahun Ajaran Baru
Program seragam tersebut direncanakan agar distribusi selesai sebelum permulaan tahun ajaran baru. Contohnya, seragam gratis untuk 33.000 siswa baru di 314 SD dan 55 SMP dengan target distribusi sebelum tahun ajaran 2025/2026 dimulai.
Tahap‑pertama distribusi simbolis juga telah dilakukan ke delapan sekolah sebagai bagian dari upaya memastikan ketepatan sasaran dan jadwal pelaksanaan.
4. Kontrol Mutu dan Evaluasi Pelaksanaan
Dinas Pendidikan dan instansi terkait akan melakukan pengawasan mutu bahan, jahitan, warna, ukuran, serta kelengkapan seragam. Selain itu, evaluasi berkala terhadap proses distribusi dan kepuasan penerima sangat penting untuk memperbaiki pelaksanaan di tahap berikutnya.
Kebijakan larangan jual beli seragam di sekolah juga diterbitkan untuk memperkuat kontrol terhadap praktik pungutan liar yang dapat membebani masyarakat.
5. Transparansi Proses Pengadaan ke Publik
Transparansi menjadi bagian penting dalam pengadaan ini: dari tahap tender, kontrak, hingga distribusi. Penggunaan sistem daring seperti LPSE, laporan publik, serta pembentukan kelompok UMKM yang secara resmi terdaftar akan membantu memastikan kejelasan alur dan penggunaan dana publik
Keterlibatan pihak luar seperti Kejaksaan Negeri Makassar juga muncul sebagai bentuk pengawasan tambahan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau praktik yang merugikan masyarakat.
Dengan membahas kelima isu utama tersebut, Pemerintah Kota Makassar berupaya memastikan bahwa program pengadaan seragam sekolah tidak hanya sebagai janji politik semata, tetapi terealisasi dengan kualitas, pelibatan warga dan UMKM lokal, tepat waktu, serta akuntabel. Pelaksanaan setiap tahap, dari spesifikasi hingga distribusi, akan diawasi agar manfaatnya benar‑benar sampai kepada siswa dan masyarakat tanpa celah penyimpangan.