Inflasi Parepare Tertinggi di Sulsel, DPRD Sindir Serapan APBD Rendah dan UMKM Lesu

PAREPARE,BUKAMATANEWS – Inflasi di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada Agustus 2025 tercatat 4,46%, menjadi yang tertinggi di Sulsel. Kenaikan inflasi ini memicu perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Parepare, yang menyoroti rendahnya daya serap APBD Pemkot serta lemahnya pengembangan UMKM lokal.

Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin Kadir, mengatakan rendahnya serapan APBD berdampak langsung pada jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga turut memicu inflasi.

"Saya melihat mungkin masih ada pengaruhnya ini terkait dengan daya serap APBD kita. Jadi kalau daya serap APBD kita rendah, pasti juga ikut mempengaruhi jumlah uang yang beredar," ujar Kaharuddin kepada detikSulsel, Selasa (9/9/2025).

Inflasi Tinggi, Daya Beli Masyarakat Tergerus

Kaharuddin menegaskan, inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat karena harga barang pokok terus naik.

"Kalau inflasi pasti tidak baik. Artinya harga pasti naik. Harga pasti naik yang menyebabkan daya beli masyarakat jadi turun," katanya.

Menurut Kaharuddin, salah satu cara menekan inflasi adalah dengan mengembangkan UMKM secara berkelanjutan. Namun, Pemkot Parepare dinilai belum optimal dalam hal ini.

"Ya, memang ada upaya pemerintah dilakukan seperti car free day, car free night dengan memberdayakan UMKM. Tapi kan itu sifatnya insidentil. Yang kita mau penanganan UMKM yang berjangka panjang," ujarnya.

Kaharuddin juga menyoroti program CFD dan CFN yang justru dianggap mematikan pedagang kecil, karena hanya terpusat di area tertentu. Ia meminta Pemkot menambah spot UMKM secara merata di semua kecamatan.

"Justru pengelolaan UMKM yang sifatnya insidentil di area pantai itu mematikan UMKM. Seharusnya pemerintah menambah fasilitas di spot-spot UMKM," tegasnya.

Perlunya Perhatian pada Pengusaha Lokal

Selain itu, Ketua DPRD menyinggung minimnya perhatian Pemkot terhadap pengusaha lokal. Misalnya, dalam sistem pelelangan barang dan jasa, lebih banyak kesempatan diberikan kepada pengusaha luar daerah. Hal ini menyebabkan uang belanja proyek berputar di luar Parepare, yang turut memengaruhi inflasi lokal.

"Kalau dia menangkan pekerjaan di sini, uangnya dibelanjakan di daerahnya. Barangnya ke sini, otomatis itu juga ikut berpengaruh (inflasi)," pungkas Kaharuddin.

Inflasi Dipicu Naiknya Harga Beras dan Ikan

Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare mencatat, inflasi pada Agustus 2025 dipicu oleh kenaikan harga beras dan ikan. Kepala BPS Parepare, Dian Ernawaty, menjelaskan inflasi year on year ini mencapai 4,46%, lebih tinggi dibanding Agustus 2024 yang sebesar 4,35%.

"Kalau di bulan Agustus ini sebenarnya yang di angka 4 itu ada beberapa kabupaten/kota, seperti Sidrap, Luwu Timur, dan Parepare. Kalau kita lihat angkanya, Parepare tertinggi dengan 4,46," jelas Dian.

Kenaikan inflasi terjadi khususnya pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sehingga menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dan masyarakat.