Setelah Habiskan Rp150 Miliar, RS Galesong Takalar Ditutup Sementara

TAKALAR, BUKAMATANEWS - Bupati Takalar, Daeng Manye, mengambil langkah tegas telah menghentikan operasional Rumah Sakit Galesong. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan rumah sakit tersebut menelan biaya operasional hingga Rp500 juta per bulan dengan tingkat kunjungan pasien rata-rata hanya satu orang per hari.

Keputusan ini merupakan puncak dari evaluasi mendalam yang menunjukkan kinerja rumah sakit yang sangat tidak efisien. Dengan biaya operasional yang membengkak hingga Rp500 juta per bulan, RS Galesong hanya mencatat rata-rata satu kunjungan pasien per hari. Sebuah disparitas yang disebut Bupati sebagai "pembocoran APBD yang tidak bisa dibiarkan."

"Daripada APBD kita terus tersedot untuk biaya operasional yang tidak seimbang dengan pelayanan kepada masyarakat, lebih baik dihentikan sementara. Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat dipakai secara tepat sasaran dan berdampak langsung," tegas Daeng Manye kepada awak media usai memimpin rapat evaluasi, Kamis (4/9/2025).

RS Galesong adalah proyek strategis yang dibangun pada 2021 menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp150 miliar. Pada masa Pj Bupati periode 2023–2025, investasi terus digelontorkan dengan tambahan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk melengkapi fasilitas dan interior gedung.

Namun, ironisnya, hingga pertengahan 2025, rumah sakit tersebut belum dapat beroperasi secara penuh dan optimal. Penyebab utamanya adalah proses kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang belum juga tuntas, sehingga tidak dapat melayani peserta JKN yang merupakan mayoritas masyarakat.

Kebijakan ini langsung memantik perdebatan publik. Sebagian besar masyarakat mengapresiasi langkah berani Bupati Manye yang dinilai tegas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Langkah yang sangat profesional. Jangan sampai uang rakyat habis untuk gaji pegawai dan listrik gedung mewah yang sepi pasien," komentar seorang warganet.

Di sisi lain, tak sedikit yang menyayangkan nasib gedung megah yang terbengkalai. Mereka mendesak agar pemerintah pusat turun tangan membantu penyelesaian permasalahan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, Daeng Manye menegaskan bahwa penghentian operasional bersifat sementara dan strategis. Ini bukan akhir dari RS Galesong, melainkan langkah untuk memaksakan sebuah reset dan evaluasi total.

"Prinsipnya, kesehatan masyarakat tetap prioritas utama kami. Penghentian ini adalah momentum untuk menyiapkan formula baru agar rumah sakit ini bisa berjalan efektif tanpa terus-menerus membebani APBD. Kami sedang membangun komunikasi lebih intens dengan BPJS Kesehatan agar rumah sakit ini benar-benar bisa melayani warga, bukan sekadar berdiri megah tapi tak berarti," paparnya.

Dengan kebijakan ini, anggaran kesehatan yang selama ini "tersedot" untuk biaya operasional RS Galesong akan dialihkan sementara untuk memperkuat layanan kesehatan dasar yang lebih dekat dengan masyarakat, seperti peningkatan kualitas Puskesmas dan program promotif-preventif di desa-desa.

Langkah ini menjadi sinyal kuat komitmen Pemerintah Daerah Takalar untuk mengutamakan prinsip akuntabilitas dan value for money dalam setiap pengeluaran anggaran, meski harus mengambil keputusan yang terasa pahit di awal.