PAREPARE,BUKAMATANEWS – Ketua DPRD Kota Parepare, Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si, menyoroti kondisi ekonomi daerah yang diperkirakan akan menantang pada tahun 2026, akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan Kaharuddin dalam program Obras, Sabtu (6/9/2025).
Menurut Kaharuddin, APBD Parepare tahun ini hanya menyentuh angka Rp900 miliar, dan dengan penurunan dana transfer sekitar Rp200 miliar, total anggaran diproyeksikan hanya Rp700 miliar. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat, daya beli masyarakat turun, dan tekanan terhadap perekonomian lokal meningkat.
"Banyak dampaknya, pertumbuhan ekonomi pasti menurun, daya beli masyarakat turun, pokoknya akan susah ke depannya. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas kepala daerah untuk menumbuhkan UMKM. UMKM ini perlu karena disitulah andalan pemerintah," ujar Kaharuddin.
Kaharuddin menambahkan, sebelumnya pihak DPRD telah berdiskusi dengan Wali Kota Taufan Pawe terkait pengaturan pedagang di trotoar. Meski aturan lama membatasi, pertimbangan kemanusiaan dan kebutuhan ekonomi menjadi prioritas. DPRD menekankan pentingnya menjaga kebersihan sambil tetap mendorong UMKM agar lebih produktif.
"Kita mau UMKM ini bisa lebih berperan, apalagi visi misi Walikota juga menekankan hal itu. Tahun depan, kita akan menghadapi penurunan dana transfer dari pusat kurang lebih 200 miliar. Tahun ini 27 miliar, tahun depan 200 miliar," jelas Ketua DPRD Parepare.