Redaksi : Senin, 25 Agustus 2025 19:10
Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Laskar Arung Palakka di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Makassar, pada Senin (25/8/2025) berlangsung memanas

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Aksi demonstrasi yang digelar oleh Aliansi Laskar Arung Palakka di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Makassar, pada Senin (25/8/2025) berlangsung memanas. Massa aksi melempari gedung dengan botol air mineral dan batu, bahkan merusak pagar kantor kejaksaan.

Pantauan di lokasi menunjukkan, massa memblokir Jalan Urip Sumoharjo menuju Flyover Makassar, menyebabkan arus lalu lintas terganggu. Kericuhan dimulai saat para demonstran terlihat melempari gedung kejaksaan dan merusak logo Kejati yang terpasang di gerbang. Mereka juga memukuli pagar kantor sebagai bentuk protes.

Jenderal Lapangan Aksi, Andi Akbar Napoleon, menjelaskan bahwa unjuk rasa ini merupakan kelanjutan dari masalah yang terjadi di Kabupaten Bone. Ia menyoroti kondisi keuangan daerah yang kini mengalami defisit sebesar Rp 300 miliar.

"Ini adalah bagian dari rentetan permasalahan di Kabupaten Bone. Pemda Bone hari ini defisit 300 miliar," kata Akbar.

Akbar juga mengungkapkan bahwa akibat defisit tersebut, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin telah dihentikan. Selain itu, tunjangan profesi guru senilai Rp 34 miliar juga tidak dibayarkan, meskipun dana dari pemerintah pusat sudah dikirim sejak Desember 2024.

Ia membenarkan bahwa aksi ini masih berkaitan dengan penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelumnya. Kebijakan kenaikan pajak ini muncul karena Pemda Bone harus menanggung beban defisit APBD.

Menanggapi aksi massa, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menemui para demonstran di atas mobil komando. Ia menegaskan bahwa laporan terkait kasus tersebut sudah diterima dan diapresiasi oleh pihak kejaksaan.

"Kasus ini telah dilaporkan pada Kejati Sulsel dan pihak Kejati Sulsel telah mengapresiasi dengan melakukan langkah-langkah penanganan berupa tindakan penyelidikan," ujar Soetarmi.

Soetarmi menambahkan, program terkait pokir APBD Kabupaten Bone memiliki jumlah kegiatan yang sangat banyak, sekitar 8 ribu kegiatan. Hal ini menunjukkan kompleksitas kasus yang sedang ditangani. Aksi demonstrasi ini sendiri, yang diikuti oleh massa yang mengenakan tapih di lengan sebagai simbol, tetap memblokir jalan meskipun jumlah massa mulai menipis.

Penulis: Mawan