JAKARTA,BUKAMATANEWS – Eks Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Susno Duadji, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2026.
Melalui unggahannya di X (sebelumnya Twitter), Rabu (20/8/2025), Susno membandingkan nasib PNS dengan pejabat negara lain.
“2026 kata Sri Mulyani gaji PNS tidak dinaikkan… tapi gaji anggota DPR naik, BUMN menaikkan gaji direksi dan komisaris sampai puluhan miliar setahun. Adilkah?” tulisnya.
Susno menyinggung besarnya tunjangan yang diterima anggota DPR. Setiap legislator disebut menerima tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, yang berlaku sepanjang masa jabatan.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut memiliki gaji dan remunerasi hingga puluhan miliar rupiah per tahun.
Sementara itu, PNS yang menjadi garda terdepan pelayanan publik justru harus menerima kenyataan bahwa gaji mereka stagnan setidaknya hingga 2026.
Pernyataan Susno tersebut muncul setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan alasan pemerintah tidak menaikkan gaji PNS pada 2026.
Dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Selasa (19/8/2025), Sri Mulyani menyebut pemerintah akan memfokuskan fiscal space untuk mendukung program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Program prioritas itu meliputi:
Ketahanan pangan dan energi
Program makan bergizi gratis (MBG)
Pendidikan bermutu dan layanan kesehatan berkualitas
Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Penguatan pertahanan semesta
Dukungan investasi serta perdagangan global
Meski pemerintah menegaskan fokus pada program strategis, kritik tetap bermunculan. Ketimpangan antara pendapatan pejabat tinggi negara dan stagnannya gaji PNS dinilai menimbulkan rasa ketidakadilan sosial.
Di ruang publik, warganet banyak yang mempertanyakan: mengapa gaji pejabat legislatif dan direksi BUMN bisa naik signifikan, sementara PNS yang jumlahnya besar dan melayani rakyat justru “dikorbankan” dengan alasan keterbatasan fiskal?
Kritik Susno Duadji ini menambah panjang daftar suara publik yang meminta pemerintah lebih adil dalam mengelola APBN, agar kesejahteraan aparatur sipil negara tidak terus tertinggal dibanding pejabat tinggi.