Dewi Yuliani
Dewi Yuliani

Selasa, 19 Agustus 2025 18:20

Mewakili Fraksi Golkar, Hamka B Kady memaparkan sejumlah catatan terkait RAPBN 2026.
Mewakili Fraksi Golkar, Hamka B Kady memaparkan sejumlah catatan terkait RAPBN 2026.

Pembahasan RUU APBN 2026 Dimulai, Hamka B Kady Paparkan Sejumlah Catatan Fraksi Golkar

Fraksi Golkar menyoroti sejumlah tantangan domestik, mulai dari turunnya proporsi kelas menengah, tingginya angka stunting, hingga melandainya kontribusi industri manufaktur.

JAKARTA, BUKAMATANEWS - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mulai dibahas di DPR RI. Setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Nota Keuangan pada 15 Agustus lalu, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terkait rancangan anggaran pertama yang sepenuhnya disusun pemerintahan Prabowo - Gibran.

Fraksi Golkar DPR RI menyampaikan pandangan umum mengenai RUU APBN 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Sidang I Tahun 2025-2026, di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Selasa, 19 Agustus 2025.

Mewakili Fraksi Golkar, Hamka B Kady memaparkan sejumlah catatan terkait RAPBN 2026. Fraksi Golkar menilai, RAPBN 2026 sangat strategis sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Namun, Golkar menyoroti sejumlah tantangan domestik, mulai dari turunnya proporsi kelas menengah, tingginya angka stunting, hingga melandainya kontribusi industri manufaktur.

"APBN 2026 merupakan kunci untuk menjawab tantangan-tantangan domestik tersebut guna mencapai trayektori pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029," kata Anggota Fraksi Golkar Hamka Kady.

Adapun dari sisi eksternal, kata Hamka, APBN 2026 menghadapi tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian dan geopolitik global.

Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar sependapat dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto bahwa tantangan-tantangan ekonomi global saat ini tengah berubah menuju landscape yang lebih multipolar dari sebelumnya yang cenderung unipolar dan didikti oleh suatu kutub kekuasaan.

"Perubahan tantangan global tersebut tentu akan berdampak secara multidimensi baik secara moneter, fiskal perdagangan internasional, hingga geopolitik dan geoekonomi antar-kawasan," kata politisi asal Sulsel ini.

Fraksi Partai Golkar berpendapat pemerintah perlu menyusun APBN 2026 secara lebih adaptif, cermat, dan antisipatif dalam menentukan asumsi makro maupun prioritas belanja negara.

"Fraksi Partai Golkar memandang ketidakpastian ekonomi global saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fundamental ekonomi dan ketahanan nasional agar dapat tumbuh lebih tinggi lagi," imbuhnya.

Dalam rapat ini, juga disampaikan Fraksi Golkar memberi dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Prabowo. (*)

 

#DPR RI #Hamka B Kady #RAPBN 2026 #Rapat Paripurna #Fraksi Golkar