Syahrullah Sanusi: Pernyataan Gubernur Soal ASN Hanya Penegasan Etika Korpri

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi melantik sebanyak 6.376 Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) Tahap 1 Tahun 2024 dalam sebuah seremoni yang berlangsung khidmat, Kamis (31/7/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menekankan pentingnya integritas, kedisiplinan, serta suasana kerja yang kondusif di lingkungan birokrasi. Ia juga mengingatkan bahwa seluruh ASN PPPK akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja dan kepatuhan terhadap etika profesi.

"Kita butuh ASN yang jujur, adil, disiplin, dan profesional. Jangan hanya hadir secara fisik, tapi juga hadir dengan semangat pengabdian. Saya tidak segan mengambil langkah tegas jika ada yang melanggar prinsip-prinsip dasar ini," tegas Gubernur.

Pernyataan Gubernur Sulsel tersebut sempat menimbulkan beragam interpretasi di tengah publik, terutama saat ia menyinggung soal sanksi terhadap ASN yang menyebarkan informasi sensitif terkait gaji atau yang terlibat dalam perilaku negatif seperti bergosip.

Menanggapi hal ini, Syahrullah Sanusi, alumni Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Universitas Hasanuddin, menilai pernyataan Gubernur tidak sepatutnya disalahartikan sebagai ancaman.

"Apa yang disampaikan Pak Gubernur sebenarnya adalah penegasan dari nilai-nilai Panca Prasetya KORPRI. Beliau hanya membahasakan secara sederhana dan lugas agar pesan moralnya mudah dipahami oleh seluruh ASN," ujarnya saat diwawancarai via telepon, Sabtu (2/8/2025).

Syahrullah mengutip salah satu poin dalam ikrar Panca Prasetya KORPRI, yakni "menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara."

Ia juga menambahkan bahwa larangan bergosip atau menggibah sejalan dengan prinsip menjaga kesatuan dan kesetiakawanan antarsesama ASN.

"Ghibah adalah dosa besar. Bahkan dalam tafsir klasik disebutkan bahwa menggibah adalah menyebutkan keburukan orang lain yang benar ada padanya, sedangkan jika tidak benar maka itu fitnah. Jadi larangan Gubernur sesungguhnya bernilai edukatif dan etis," jelasnya.

Menutup pernyataannya, Syahrullah mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi dan menyaring informasi dari media.

"Jangan mudah terpancing oleh kutipan yang diplintir. Mari kita jaga martabat ASN dan pemerintah dengan memahami substansi dari setiap pesan yang disampaikan secara utuh," pungkasnya.