Gubernur Sulsel Ungkap 20 Nama dalam "Data Siluman" PPPK Tahap I, Peringatkan Soal SPK dan Integritas Aparatur

MAKASSAR, BUKAMATANEWS - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkap adanya indikasi kuat praktik tidak sehat dalam proses administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I di lingkup Pemprov Sulsel. Sebanyak 20 orang disebut masuk dalam daftar "data siluman" yang berpotensi tidak memenuhi syarat penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK).

Pernyataan tegas ini disampaikan Gubernur saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada PPPK Tahap I di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Kamis (31/7). Ia menekankan bahwa proses perekrutan dan pengangkatan PPPK harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Sudah ada 20 orang yang teridentifikasi sebagai data siluman, dan jumlah ini bisa saja bertambah menjadi 100, 200, bahkan 500 orang,” ujar Andi Sudirman di hadapan para PPPK penerima SK. “Saya tidak akan menerbitkan SPK bagi mereka yang tidak memenuhi syarat,” tegasnya.

Gubernur juga menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk hanya menerbitkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi pegawai yang benar-benar aktif dan telah bekerja sebelum Oktober 2023—sesuai persyaratan.

Ia menjelaskan bahwa proses verifikasi sedang berjalan, melibatkan data dari pihak perbankan dan pengecekan administratif di setiap OPD. Pemeriksaan mencakup histori pembayaran gaji tahun 2023, keabsahan SK, serta dokumen pendukung lainnya.

“Saya bukan gubernur yang bisa mengakomodir semua permintaan. Tapi saya wajib menegakkan keadilan dan memastikan sistem ini bersih. Jangan ada manipulasi data. Kepala OPD saya minta betul-betul jujur dalam menyusun SPMT,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi Sudirman menekankan bahwa upaya membersihkan barisan aparatur dari unsur tak layak ini bukan sekadar formalitas. Ia menyatakan siap memeriksa sendiri dokumen-dokumen pegawai yang akan diterbitkan SPMT dan SPK-nya.

“Jangan ada pasukan gelap di dalam sistem. Ini bahaya. Bisa merusak barisan dan mengganggu misi pelayanan kita kepada masyarakat,” tegasnya. “Saya tidak peduli siapa mereka, mau keluarga saya, anak teman saya, atau relawan sekalipun. Kalau tidak layak, tidak akan saya loloskan.”

Pernyataan tegas ini pun disambut antusias oleh para PPPK yang hadir. Saat Gubernur bertanya, “Setuju?” seluruh peserta serempak menjawab, “Setuju!”

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman terus berkomitmen memperkuat tata kelola kepegawaian yang bersih, transparan, dan berintegritas.