MAKASSAR,BUKAMATANEWS - Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2026, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bappeda dan menjadi tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan tahunan.
Forum ini merupakan tahap akhir dari serangkaian proses penyusunan RKPD yang dimulai sejak awal tahun melalui tahapan musrenbang kelurahan, kecamatan, forum OPD, hingga Musrenbang Kota. Kehadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam forum ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Makassar untuk menyelaraskan rencana program pembangunan dengan kapasitas fiskal daerah serta prioritas strategis pemerintah kota.
“Penyusunan Rancangan Akhir RKPD ini harus memperhatikan keseimbangan antara visi misi pembangunan, kebutuhan riil masyarakat, dan kemampuan keuangan daerah,” ungkap salah satu perwakilan TAPD dalam rapat tersebut.
RKPD 2026: Penentu Arah Pembangunan
RKPD Tahun 2026 akan menjadi dokumen acuan utama bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah, serta menjadi landasan dalam penyusunan APBD 2026. Oleh karena itu, penyusunan RKPD harus disusun secara komprehensif, terukur, dan responsif terhadap dinamika tantangan pembangunan ke depan.
Berbagai isu strategis yang menjadi perhatian dalam perumusan RKPD 2026 antara lain:
-
Penguatan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur)
-
Pengurangan kemiskinan dan pengangguran
-
Adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan hidup
-
Digitalisasi pelayanan publik
-
Peningkatan investasi dan transformasi ekonomi lokal
Sinergi dan Kualitas Perencanaan
Selama proses berlangsung, berlangsung diskusi intensif antar perangkat daerah, serta penyelarasan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan nasional. Bappeda memastikan bahwa RKPD 2026 tidak hanya menyusun program yang ambisius, tetapi juga realistis, terukur, dan berbasis data.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang tercantum dalam RKPD benar-benar berdampak dan dapat dilaksanakan secara optimal,” ungkap salah satu pejabat Bappeda Makassar.
Langkah Lanjutan
Setelah dirumuskan, Rancangan Akhir RKPD 2026 akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk dievaluasi dan memperoleh persetujuan, sebelum akhirnya ditetapkan secara resmi menjadi RKPD Kota Makassar Tahun 2026.
Bappeda juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas proses perencanaan melalui pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis bukti guna mendukung pencapaian visi Kota Makassar sebagai kota maju, inklusif, hijau, dan berdaya saing global.