MAKASSAR,BUKAMATANEWS – Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar pertemuan finalisasi rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rabu (25/6/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar turut ambil bagian aktif guna memastikan seluruh program pembangunan dirancang secara terintegrasi dan realistis.
Kepala Bappeda Kota Makassar, H. Dahyal, S.Sos., M.Si., menyampaikan bahwa finalisasi RKPD merupakan puncak dari proses perencanaan tahunan yang sejak awal melibatkan lintas sektor, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dokumen RKPD yang disusun tidak hanya harus mencerminkan visi dan misi kepala daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah.
Kehadiran TAPD dalam forum ini dianggap sangat strategis untuk menyinergikan rencana kerja dengan kebijakan anggaran daerah. Dalam proses finalisasi, dilakukan diskusi dan verifikasi teknis terhadap berbagai program prioritas, agar pelaksanaannya tahun depan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menekankan pentingnya RKPD sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap OPD. Ia berharap seluruh perencanaan yang telah dirumuskan dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Asisten III Bidang Administrasi Umum, Firman Hamid Pagarra, juga menegaskan bahwa setiap OPD harus bertanggung jawab dalam menyelaraskan program kerja dengan arah pembangunan daerah, serta memastikan efektivitas penggunaan anggaran.
Dengan disusunnya dokumen RKPD secara komprehensif, Pemerintah Kota Makassar optimis pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan berdampak luas. Finalisasi ini menjadi tonggak penting dalam menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan daerah.