BUKAMATANEWS — Posisi utang pemerintah Indonesia hingga akhir April 2025 tercatat mendekati angka Rp9.000 triliun, berdasarkan estimasi yang dihimpun dari berbagai sumber.
Meski Kementerian Keuangan belum merilis laporan resmi APBN Kita periode Januari–Mei 2025, perhitungan Kontan menyebutkan bahwa total utang pemerintah mencapai Rp8.984,13 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari posisi utang per Desember 2024 sebesar Rp8.680,13 triliun, ditambah realisasi penarikan utang baru sepanjang Januari–April 2025 sebesar Rp304 triliun.
Rasio Utang Capai 37,4% dari PDB
Badiul Hadi, peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), menghitung rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 37,4%, dengan asumsi proyeksi PDB tahun 2025 sebesar Rp24.000 triliun.
Meski masih di bawah batas aman 60% sesuai UU Keuangan Negara, dan sedikit di bawah target rasio utang dalam APBN 2025 yang dipatok pada angka 37,9%, Badiul memperingatkan agar pemerintah tetap waspada.
“Meskipun rasio masih aman, trennya terus naik dan perlu dikendalikan agar tidak menekan APBN ke depan,” jelasnya, Minggu (1/6/2025).
Risiko Global dan Potensi Tambahan Utang
Menurut Badiul, meski tensi geopolitik global dan ketegangan dagang saat ini mulai mereda, risiko kenaikan suku bunga global tetap terbuka. Jika hal itu terjadi, biaya utang pemerintah bisa melonjak akibat naiknya yield Surat Berharga Negara (SBN).
Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah karena potensi capital outflow juga bisa menambah beban pembayaran utang dalam valuta asing.
Ia juga mengingatkan bahwa tahun politik dan ancaman perlambatan ekonomi bisa memperlebar defisit fiskal, yang memaksa pemerintah menarik utang lebih besar lagi. Ini berisiko menimbulkan tekanan refinancing, yakni kewajiban membayar atau menerbitkan ulang utang jatuh tempo—biasanya dengan bunga lebih tinggi.
“Pemerintah harus mengutamakan utang berbiaya rendah, memperbesar porsi jangka panjang, dan menjaga ruang fiskal,” tambahnya.
Utang Bisa Tembus Rp9.429 Triliun pada Akhir Tahun
Mengacu pada defisit APBN yang ditargetkan sebesar 2,29% terhadap PDB atau sekitar Rp549,6 triliun, dan dengan penarikan utang saat ini sebesar Rp304 triliun, maka sisa pembiayaan melalui utang diperkirakan mencapai Rp245,6 triliun.
Namun, jika memperhitungkan kebutuhan bruto tambahan sebesar 20–30% dari defisit untuk pembayaran pokok utang dan pembiayaan investasi, posisi utang akhir tahun 2025 berpotensi mencapai Rp9.429,7 triliun.
Setiap Warga Menanggung Utang Rp32 Juta
Untuk menggambarkan beban utang secara kasar, Badiul menghitung estimasi utang per kapita. Dengan populasi Indonesia diperkirakan mencapai 279 juta jiwa pada 2025, maka setiap warga negara menanggung utang sekitar Rp32,2 juta.
“Tentu ini bukan utang individu, melainkan tanggung jawab fiskal negara,” ujarnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi publik dalam pengelolaan utang agar kepercayaan pasar dan masyarakat tetap terjaga.