BUKAMATANEWS – Pemerintah resmi memulai penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap II tahun 2025 untuk 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 10 triliun, mencakup dua program utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
"Penyaluran mulai dilakukan hari ini secara bertahap," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2025) petang.
Penyaluran bansos tahap ini menggunakan acuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diklaim lebih akurat dalam menyasar penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.
1,8 Juta Penerima Tak Layak Dicoret
Dalam proses pemutakhiran data, sebanyak 1,8 juta KPM dinilai tidak lagi layak menerima bansos. Mereka ditemukan berada di desil 6 ke atas, yang menandakan kondisi ekonomi mereka sudah membaik dan lebih mandiri.
“Mereka tidak lagi masuk kelompok desil 1, 2, atau 3. Alokasi bantuan akan kami salurkan kepada mereka yang lebih membutuhkan, terutama yang tergolong miskin ekstrem,” jelas Mensos.
Pemutakhiran DTSEN Terus Berjalan
Proses pembaruan data DTSEN dilakukan melalui jalur formal dan partisipatif. Jalur formal dilakukan lewat integrasi data antarlembaga, sedangkan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos milik Kemensos.
“Kami minta masyarakat aktif menggunakan fitur Usul dan Sanggah di aplikasi tersebut jika ingin memperbarui data atau mengajukan keberatan,” tambah Saifullah.
Validasi oleh BPS dan BPKP
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa BPS telah merampungkan proses pemutakhiran DTSEN untuk bansos triwulan II, bekerja sama dengan pendamping PKH dan BPS daerah.
“Kami melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga. Dari hasilnya, sekitar 6,9 juta keluarga berhasil diverifikasi dan masuk ke dalam pembaruan DTSEN,” ujarnya.
Amalia menambahkan bahwa data tersebut kemudian divalidasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menjamin ketepatan sasaran bansos.
“Data kami padukan dari survei, administrasi kependudukan, dan rekonsiliasi dengan Dukcapil agar penyaluran bansos tepat sasaran,” pungkas Amalia.