MAKASSAR,BUKAMATANEWS — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, sepakat mengalokasikan 3.000 unit rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan tenaga penyuluh di lapangan. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Komisioner BP Tapera dan Dirjen Kementerian PKP, Kamis (15/5).
"Kami bertemu untuk membahas alokasi 3.000 rumah subsidi bagi penyuluh dan TPK BKKBN, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar semua lapisan masyarakat semakin mudah mengakses rumah bersubsidi," ujar Menteri Maruarar di Jakarta.
Kementerian PKP terus berkomitmen menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat, termasuk bagi TPK dan penyuluh BKKBN. Ara mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Sebelumnya, guru, buruh, tenaga migran, wartawan, dan tenaga kesehatan telah menerima kunci rumah subsidi. Kini giliran TPK dan penyuluh BKKBN yang akan mendapatkan kemudahan melalui skema KPR FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait penyediaan rumah subsidi tersebut. Ara berharap TPK dan penyuluh dapat memanfaatkan KPR FLPP dengan angsuran yang tetap dan terjangkau selama masa tenor.
"Di era pemerintahan Presiden Prabowo, pemerintah meningkatkan kuota KPR FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit rumah. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah membantu rakyat untuk memiliki rumah layak huni," tambah Ara.
Wihaji, selaku Kepala BKKBN, juga menyatakan dukungannya terhadap program tersebut. Menurutnya, penyediaan rumah layak huni akan meningkatkan semangat kerja TPK dan penyuluh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami mendukung penuh program 3 juta rumah dan rumah subsidi dari Kementerian PKP. Ini akan menjadi dorongan bagi TPK dan penyuluh untuk terus bekerja maksimal di lapangan," tuturnya.