BUKAMATANEWS - Program pembinaan siswa bermasalah melalui pelatihan di barak militer yang diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendapat dukungan dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Dalam pernyataannya pada Selasa (6/5/2025), Pigai menyatakan bahwa kebijakan tersebut tidak melanggar HAM dan berpotensi menjadi program nasional jika hasilnya positif.
Pigai menegaskan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab siswa. Ia juga menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan untuk mendukung implementasi program ini secara luas di seluruh Indonesia, jika hasil uji coba awal menunjukkan keberhasilan.
Program ini menargetkan siswa yang sulit dibina oleh sekolah dan orang tua, seperti yang terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Peserta program dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dan pembinaan berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun.
Selama program, siswa mendapatkan pendidikan tentang bela negara, wawasan kebangsaan, pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K), kedisiplinan, anti-narkoba, dan pendidikan keagamaan.
Pengamat pendidikan dan pendiri Ikatan Guru Indonesia (IGI), Satria Dharma, menyambut baik gagasan ini. Ia menilai bahwa siswa yang dikirim ke barak militer adalah mereka yang tidak bisa ditangani lagi oleh sekolah maupun orang tua, dan program ini memberikan perlakuan khusus yang dibutuhkan. Satria juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap penyebab kenakalan siswa sebelum mengambil tindakan.
Meskipun demikian, program ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak khawatir bahwa pendekatan militeristik dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak dan melanggar prinsip-prinsip pendidikan yang mengedepankan pendekatan non-kekerasan. Namun, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan ini diambil demi kebaikan dan nasionalisme bangsa Indonesia.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian HAM dan pengamat pendidikan, program ini berpotensi menjadi solusi alternatif dalam menangani siswa bermasalah. Namun, evaluasi menyeluruh dan pendekatan yang bijaksana tetap diperlukan untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program ini.