Musrenbang 2025, Munafri - Aliyah Prioritaskan Infrastruktur di Kecamatan Kepulauan

MAKASSAR,  BUKAMATANEWS - Pemerintah Kota Makassar yang dinahkodai Munafri Arifuddin - Aliyah Mustika Ilham memberi perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di pesisir kecamatan kepulauan. Hal tersebut menjadi fokus mereka dalam rencana efisensi anggaran di tahun 2025.

Dengan demikian, sejumlah anggaran atau belanja yang diefisienkan akan dialihkan untuk keperluan infrastrukur prioritas pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di pulau, yang masuk dalam zona Kecamatan Sangkarrang.

Hal itu ditekankan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang berlangsung di Lapangan Karebosi Makassar, Senin, 5 Mei 2025.

Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar 2025–2029.

"Pelaksanaan Musrenbang kali ini kami selenggarakan di Lapangan Karebosi sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi, transparansi, dan keterbukaan kepada masyarakat," jelasnya, dalam forum yang turut dihadiri Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tersebut.

Mantan Chief Executive Officer PSM itu mengungkapkan, efisiensi anggaran dilakukan seiring terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Menurutnya, efisiensi bukan hanya soal penghematan dana, tetapi juga representasi keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan publik.

"Disini, masyarakat bisa terlibat langsung dalam menyaksikan proses perumusan arah pembangunan kota. Kita ingin membumikan musrenbang agar benar-benar menyentuh masyarakat," lanjutnya.

Musrenbang RPJMD merupakan agenda tahunan, dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.

Munafri menekankan, keberpihakan nyata dalam pembangunan, terutama bagi masyarakat kepulauan di Kota Makassar. Ia menuturkan, berdasarkan peninjauan lapangan terbaru, kondisi di beberapa pulau terluar masih jauh dari kata layak.

Salah satu persoalan mendasar adalah terbatasnya pasokan listrik yang hanya aktif selama 3–4 jam sehari. Hal ini akan menjadi perhatian penuh untuk pemerataan pembangunan menyasar pulau terluar dan terjauh.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh terus berlanjut. Tahun 2025, kami bertekad untuk mengarahkan anggaran lebih besar ke pembangunan wilayah pulau," ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan. Banyak sekali pekerjaan rumah dan infrastruktur rusak yang perlu diperbaiki di wilayah kepulauan.

Pemerintah mengambil langkah efisiensi anggaran demi meningkatkan produktivitas dan menggerakkan sektor ekonomi. Kebijakan ini bertujuan memastikan dana negara digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat di pulau.

Program ini merata dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Antara lain, meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar pulau dan daratan.

Lalu, mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia menambahkan bahwa pembangunan Kota Makassar harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif.

"Seluruh warga, baik yang tinggal di darat maupun di pulau, memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Karena itu, pembangunan di wilayah kepulauan harus menjadi prioritas dan tidak boleh tertinggal," katanya.

Munafri juga menyadari bahwa upaya ini tidak bisa hanya ditopang oleh pemerintah kota. Sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulsel dan pemerintah pusat untuk menjawab tantangan-tantangan besar seperti banjir, kemacetan, dan ketimpangan sosial yang masih terjadi di sejumlah wilayah.

Munafri juga mengaitkan RPJMD Kota Makassar dengan arah pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045.

Alumni Fakultas Hukum Unhas itu menyatakan bahwa Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang kawasan timur Indonesia dan penyangga Ibu Kota Nusantara.

"Oleh karena itu, Makassar harus ikut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, konektivitas wilayah, serta penguatan infrastruktur sosial dan lingkungan," jelasnya.

Munafri juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan RPJMD.

Ia berharap tidak ada lagi ego sektoral dalam perencanaan pembangunan, dan seluruh perangkat daerah menjadikan dokumen RPJMD sebagai pedoman utama dalam menyusun rencana strategis mereka.

"RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi arah masa depan kota yang harus disusun bersama, dikawal bersama, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali," tutupnya. (*)