MAKASSAR.BUKAMATANEWS — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan komitmennya untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program pembiayaan rumah subsidi. Fokus utamanya adalah menjangkau para pekerja sektor informal yang selama ini belum tersentuh skema pembiayaan nasional.
"Saya sedang mematangkan kebijakan untuk menambah kelompok penerima, terutama dari kalangan masyarakat kecil. Intinya, kami akan menjangkau sektor informal," ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu (16/4).
Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya akses perumahan yang merata, termasuk bagi mereka yang tidak menerima gaji bulanan tetap.
Para pedagang kaki lima, tukang sayur, tukang bakso, dan pekerja lepas lainnya diharapkan bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti pekerja formal dalam memperoleh hunian bersubsidi.
Menjawab Tantangan Sektor Informal
Ara mengakui bahwa menjangkau pekerja informal bukan perkara mudah. Namun, menurutnya, pemerintah tidak boleh menghindar dari tantangan jika ingin menciptakan keadilan sosial yang nyata.
“Kita sebagai negara tidak boleh hanya mengerjakan hal yang mudah. Kalau itu memang perlu dikerjakan meski sulit, ya harus kita jalankan,” tegasnya.
Kementerian PKP saat ini tengah melakukan survei dan kajian mendalam agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Alokasi Rumah Subsidi Tahun 2025
Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyiapkan alokasi pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 untuk berbagai kalangan, termasuk:
Pegawai instansi pemerintah:
- Kemendagri: 2.000 unit
- Kemenkeu: 2.000 unit
- BPS: 2.000 unit
- Kemenparekraf: 3.000 unit
- Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: 2.000 unit
Pekerja berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income):
- Nelayan: 20.000 unit
- Petani: 20.000 unit
- Buruh: 20.000 unit
- Pengemudi transportasi daring: 2.000 unit
- Asisten rumah tangga: 1.000 unit
- Wartawan: 1.000 unit (melalui kerja sama Kemenkominfo dan Bank BTN)
Inisiatif ini menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap tempat tinggal yang layak.