BPK Audit LKPD Pemkab Pinrang, Bupati Irwan Hamid Instruksikan OPD Koperatif

PINRANG, BUKAMATANEWS - Pemerintah Kabupaten Pinrang menerima secara langsung kunjungan Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Selasa, 15 April 2025.

Acara tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Bupati sebagai bentuk dukungan dan kesiapan Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menghadapi audit terinci Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penerimaan dipimpin langsung Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid, Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang A. Calo Kerrang, Inspektur Daerah M. Aswin, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Agurhan Madjid, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Tim pemeriksa yang dipimpin oleh Winner Franky Halomoan Manalu, Arief Prasojo yang dijadwalkan melaksanakan audit selama 40 hari kerja dengan metode pemeriksaan secara hybrid, yakni melalui tatap muka langsung (offline) dan daring (online).

Mewakili Ketua Tim, Arief Prasojo, berharap jajaran Pemerintah Kabupaten Pinrang dapat mendukung kelancaran tugas tim selama proses audit berlangsung.

"Kami berharap seluruh proses dapat berjalan lancar dengan bantuan dari Pemerintah Daerah. Dukungan data, dokumen, dan komunikasi yang baik menjadi hal penting dalam kelancaran pemeriksaan ini," ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Irwan menyambut baik kedatangan tim pemeriksa dan menyampaikan apresiasi serta dukungan penuh atas tugas BPK RI dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Dirinya menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah terkait telah diarahkan untuk membantu dan memenuhi segala kebutuhan tim auditor.

"Komitmen kami jelas, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berjalan dengan baik, transparan, dan berintegritas," ucapnya.

Oleh karena itu, dirinya sudah menginstruksikan seluruh OPD terkait untuk kooperatif dan responsif terhadap seluruh permintaan data dan informasi yang diperlukan selama audit berlangsung.

Lebih lanjut, Bupati Irwan menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta sebagai refleksi terhadap upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun. (*)