BUKAMATA - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan mengumumkan putusan terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada hari ini, Jumat, 4 April 2025, pukul 11.00 waktu setempat.
Keputusan ini akan menentukan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen dari jabatannya atau dikembalikan ke posisinya sebagai presiden.
Pemakzulan Yoon dipicu oleh deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024, yang berlangsung selama enam jam dan memicu krisis politik di Korea Selatan.
Yoon berargumen bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi elemen "anti-negara" dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh partai oposisi.
Situasi ini telah menyebabkan polarisasi yang signifikan di kalangan masyarakat Korea Selatan. Jajak pendapat menunjukkan mayoritas publik mendukung pemakzulan Yoon, sementara pendukungnya menginginkan pemulihan posisinya.
Pihak berwenang telah meningkatkan keamanan di sekitar gedung pengadilan, menutup jalan utama, menetapkan zona larangan terbang, dan menutup sekolah serta situs budaya terdekat untuk mengantisipasi potensi kerusuhan.
Jika pemakzulan Yoon dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi, pemilihan presiden baru harus diadakan dalam waktu 60 hari. Sebaliknya, jika ia dikembalikan ke jabatannya, tantangan besar menantinya, termasuk memulihkan kepercayaan publik dan menavigasi situasi politik yang terpecah