DPR Usulkan Evaluasi SOP Prajurit TNI untuk Minimalisir Pelanggaran

BUKAMATA - Kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan oknum prajurit TNI belakangan ini menjadi sorotan publik.

Salah satu insiden yang mencuat adalah dugaan pembunuhan terhadap seorang wartawati di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang diduga dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Laut berinisial J.

Kejadian ini memicu berbagai pihak untuk mendesak evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) prajurit TNI, khususnya terkait aktivitas mereka di luar barak

Usulan Evaluasi dari DPR

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengusulkan agar aturan mengenai keberadaan prajurit TNI di luar barak ditinjau ulang guna meningkatkan pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran.

Ia menekankan pentingnya pengaturan yang jelas mengenai bagaimana prajurit keluar dari barak, penugasan mereka, serta adaptasi mereka dalam berinteraksi dengan masyarakat sipil.

Rizal juga menyoroti perlunya pemisahan yang tegas antara peran prajurit sebagai anggota militer dan sebagai bagian dari komunitas sipil.

Tanggapan dari TNI

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menyatakan bahwa SOP mengenai prajurit keluar dari barak sebenarnya sudah ada di setiap satuan. Namun, ia sepakat bahwa pengawasan dari Komandan Satuan (Dansat) perlu diperketat. Kristomei menegaskan bahwa jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum, maka Dansat juga ikut bertanggung jawab.

Pengawasan dan Pembinaan

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai bahwa lemahnya pengawasan dan kontrol menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran oleh oknum prajurit TNI.

Ia menyoroti kemudahan prajurit untuk keluar dari barak untuk keperluan di luar tugas kedinasan, bahkan dengan membawa senjata.

Evaluasi terhadap SOP prajurit TNI yang berkaitan dengan aktivitas di luar barak menjadi penting untuk dilakukan guna meminimalisir pelanggaran oleh oknum.

Pengawasan yang lebih ketat dari Dansat dan pembinaan yang lebih baik diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.