MAKASSAR, BUKAMATA – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah membawa dampak besar bagi industri perhotelan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah hotel terpaksa memangkas biaya operasional, menurunkan harga kamar, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga, mengungkapkan bahwa tingkat okupansi hotel saat ini hanya mencapai 20 persen.
"Mencapai angka 20 persen itu pun kami harus ngos-ngosan. Sangat alhamdulillah jika bisa mencapai 20 persen,"ujar Anggiat dalam konferensi pers mengenai kondisi industri perhotelan di Sulsel, Selasa (25/3/2025).
Ribuan Karyawan Dirumahkan, Industri Terancam Kolaps
Menurut Anggiat, sektor perhotelan di Sulsel mempekerjakan sekitar 20 ribu karyawan. Namun, 65 persen dari jumlah tersebut sudah terkena PHK atau dirumahkan akibat minimnya pendapatan.
"Jika efisiensi sudah dipangkas 50 persen, maka 50 persen dari pemerintah harus dikucurkan demi menjaga kelangsungan perusahaan. Kontribusi belanja pemerintah itu mencapai 40-50 persen. Dan kini kebijakan yang ada justru memangkas kontribusi tersebut. Pemerintah harus berperan agar pajak tetap tumbuh," jelasnya.
Perwakilan Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Sulsel, Darwinsyah Sandolong, menambahkan bahwa setidaknya 65 karyawan sudah dirumahkan dalam upaya bertahan.
"Ini langkah yang diambil untuk mengantisipasi ke depannya. Jika kondisi ini berlangsung lama, beberapa bulan ke depan industri perhotelan bisa kolaps," katanya.
Darwinsyah juga menyoroti keterlambatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan hotel. Meski ini melanggar aturan, pengusaha terpaksa mengambil keputusan tersebut karena daya beli di sektor ini terus menurun, meskipun harga kamar hotel sudah diturunkan drastis.
Pelaku Usaha Minta Perhatian Pemerintah
Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sulsel, Suhardi, menegaskan bahwa kebijakan pemotongan anggaran pemerintah berdampak besar pada industri perhotelan dan pariwisata.
"Pemerintah harus melihat sisi lain, bukan hanya fokus pada anggaran yang harus dikurangi, tetapi juga mempertimbangkan sektor lain yang terdampak," ujar Suhardi.
Pelaku usaha berharap ada kebijakan yang lebih berpihak agar sektor perhotelan tetap bertahan dan dapat kembali berkontribusi terhadap perekonomian daerah.