Redaksi
Redaksi

Rabu, 19 Maret 2025 23:10

Ketua Umum REI Sebut Program 3 Juta Rumah Belum Berprogres dalam Lima Bulan Terakhir

Ketua Umum REI Sebut Program 3 Juta Rumah Belum Berprogres dalam Lima Bulan Terakhir

Ketua Umum REI, Joko Suranto, menyebut program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto belum mengalami progres dalam lima bulan terakhir. Pengembang merasa kehilangan bimbingan dan perlindungan.

BUKAMATA – Ketua Umum Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, mengungkapkan bahwa dalam lima bulan terakhir sejak program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Joko menjelaskan bahwa pihaknya bersama asosiasi pengembang lainnya telah mengikuti kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam tiga hingga lima bulan terakhir. Namun, menurutnya, selama periode tersebut, progres program tersebut terbilang nihil.

"Pada saat ini kondisi lima bulan program 3 juta berjalan atau lima bulan setelah ada Kementerian (PKP), maka yang pertama kami melihat kondisi program 3 juta rumah saat ini belum ada progres," ujar Joko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR di Jakarta, Rabu (19/3).

Kurangnya Antusiasme Pemerintah

Selain itu, Joko menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto tampaknya sudah tidak lagi menunjukkan antusiasme terhadap program tersebut. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembahasan lanjutan mengenai program 3 juta rumah dalam agenda pemerintah.

"Yang saat ini dibicarakan adalah makan bergizi gratis (MBG), hilirisasi, koperasi, Danantara bahkan food estate," kata Joko.

Joko juga menyebutkan bahwa seandainya program ini berjalan sesuai rencana, maka akan memberikan dampak positif yang signifikan, seperti terciptanya 9 juta lapangan kerja dan bertumbuhnya industri swasta baru yang ditaksir mencapai 400.000 pelaku usaha di tanah air.

Kekhawatiran Pengembang

Lebih lanjut, Joko menambahkan bahwa asosiasi pengembang saat ini merasa kehilangan bimbingan yang sebelumnya diberikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, ketika PUPR masih berwenang, pengembang mendapatkan bimbingan serta perlindungan usaha.

"Kemarin kita punya Kementerian PUPR, tak pernah bikin problem. Sekarang kita banyak problem sehingga kita merasa tak ada perlindungan bahkan bimbingan, kemudian pelaku pengembang ketakutan akan kepastian usaha mereka dan yang ketiga mereka tak ada kenyamanan," tandas Joko.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, para pengembang berharap adanya kepastian dan perhatian lebih dari pemerintah agar program 3 juta rumah dapat berjalan sesuai harapan serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.