Sempat Tolak RUU TNI, Ini Alasan Puan Maharani Akhirnya Setuju

BUKAMATA - Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengungkapkan alasan fraksi partainya di DPR kini mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keputusan ini merespons pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang sebelumnya sempat menolak revisi tersebut.

Puan menjelaskan bahwa penolakan yang disampaikan oleh Megawati terjadi sebelum adanya pembahasan bersama terkait RUU TNI. Kini, setelah melalui proses di Panitia Kerja (Panja), publik dapat melihat hasil akhir dari revisi tersebut.

"Ya itu kan [penolakan] sebelum kita bahas bersama dan hasilnya seperti apa tadi kan dalam konferensi pers sudah disebarkan hasil dari panja yang akan diputuskan," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/3).

Puan menegaskan bahwa PDIP tetap berperan aktif dalam mengawasi pembahasan RUU TNI. Menurutnya, fraksi PDIP di Panja memiliki peran penting untuk memastikan tidak ada poin yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jika kemudian ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami anggap sebagai prinsip dasar dalam revisi ini," katanya.

Lebih lanjut, Puan memastikan bahwa tidak ada substansi dalam RUU TNI yang perlu dikhawatirkan, termasuk isu kembalinya dwi fungsi ABRI. Ia menegaskan bahwa poin-poin yang telah disepakati dalam revisi ini sudah melalui kajian mendalam dan tidak akan menimbulkan masalah di masa depan.

"Sudah tidak ada hal yang kemudian melanggar hal-hal yang dicurigai akan membuat hal-hal yang ke depannya itu tercederai," tutupnya.