Pemerintah Ingin Dirikan Sekolah Rakyat, Guru: Ciptakan Diskriminasi Baru

BUKAMATA - Pemerintah berencana mendirikan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun ajaran 2025-2026, dengan lebih dari 50 lokasi yang siap menyelenggarakan program tersebut.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa program ini akan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menentukan siapa yang berhak mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat. Sekolah ini dirancang berasrama dan sepenuhnya gratis, termasuk kebutuhan pakaian, alat sekolah, serta makan dan minum.

Namun, beberapa pakar pendidikan mengkritik inisiatif ini. Mereka berpendapat bahwa pendirian Sekolah Rakyat dapat menciptakan diskriminasi baru bagi anak-anak peserta didik.

Menurut Ari Kristianawati, Sekolah Rakyat berpotensi menciptakan stigmatisasi bahwa anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan desil 2 yang paling layak diberikan aksesibilitas atas layanan pendidikan yang gratis dan berkualitas.

Selain itu, penggunaan istilah "Sekolah Rakyat" juga menuai kritik. Beberapa pihak menilai bahwa istilah tersebut berisiko memicu diskriminasi karena sudah ada Sekolah Dasar (SD) yang seharusnya menjadi tempat pendidikan bagi semua kalangan tanpa memandang status ekonomi. Pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menyarankan agar penamaan sekolah tersebut dipertimbangkan kembali untuk menghindari kesan eksklusivitas.

Pemerintah menargetkan pada tahap awal akan didirikan 200 Sekolah Rakyat, dengan separuh dibangun oleh pemerintah dan separuhnya lagi oleh swasta. Sekolah ini mencakup jenjang SD hingga SMA dengan kurikulum yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan karakter, serta berupaya menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang siap bersaing melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Meski demikian, kritik mengenai potensi diskriminasi dan segregasi sosial dalam sistem pendidikan terus mencuat. Para guru dan pegiat pendidikan berharap pemerintah dapat mempertimbangkan masukan tersebut agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru dalam dunia pendidikan Indonesia.