PAREPARE, BUKAMATANEWS — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Kaharuddin Kadir, menerima secara resmi undangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menghadiri prosesi pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta, dan akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Dalam surat undangan resmi Kemendagri, kehadiran sejumlah pejabat tinggi daerah telah dijadwalkan dan diatur secara ketat. Para tamu undangan terdiri dari gubernur dan wakil gubernur terpilih, bupati dan wakil bupati terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta ketua-ketua DPRD dari daerah masing-masing.
"Alhamdulillah, saya telah menerima undangan resmi dari Kemendagri untuk menghadiri pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Negara. Ini merupakan momen penting dan bersejarah bagi daerah, termasuk Kota Parepare," ujar Kaharuddin Kadir.
Ia menambahkan bahwa keikutsertaan dalam pelantikan ini merupakan bagian dari tugas kelembagaan sebagai Ketua DPRD, sekaligus bentuk dukungan terhadap proses demokrasi dan legalitas pemerintahan baru yang akan segera dilantik.
Pelantikan ini menjadi penanda dimulainya babak baru pemerintahan di berbagai daerah, termasuk Kota Parepare, yang telah menyelesaikan seluruh tahapan Pilkada secara demokratis dan damai. DPRD Parepare sendiri menjadi yang pertama di Sulawesi Selatan yang mengusulkan pengesahan kepala daerah ke pemerintah pusat.
Prosesi pelantikan di Istana Negara diyakini akan berlangsung dengan khidmat, simbolik, dan menjadi tonggak pengukuhan kepemimpinan baru di daerah masing-masing.
Pelantikan kepala daerah ini sekaligus menjadi momentum untuk mempercepat realisasi program-program pembangunan serta menjawab harapan masyarakat terhadap kepemimpinan yang lebih progresif dan berpihak kepada rakyat.
TAG
BERITA TERKAIT
-
Pengamat Unhas: Interpelasi DPRD Parepare Harus Berdasarkan Dasar Kuat, Bukan Kepentingan Politik
-
Soroti Kebijakan Kontroversial Wali Kota Tasming Hamid, DPRD Parepare Resmi Gulirkan Hak Interpelasi
-
DPRD Parepare Ajukan Hak Interpelasi kepada Wali Kota Tasming Hamid, Enam Masalah Jadi Sorotan
-
Tak Ingin Seperti Pati dan Bone, DPRD Parepare Minta Pemkot Kaji Ulang Kenaikan Pajak Warga
-
Dugaan Maladministrasi di Balik Izin Indomaret, DPRD Parepare Tuntut Wali Kota Bertindak Tegas