BUKAMATA — Sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 berkumpul di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (18/2), untuk mengikuti pengarahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelang pelantikan resmi yang dijadwalkan pada Kamis (20/2) mendatang.
Pantauan di lokasi, para kepala daerah duduk berjajar rapi, dibagi menjadi 30 pleton. Acara ini turut dihadiri sejumlah gubernur terpilih, di antaranya Khofifah Indar Parawansa (Jawa Timur), Ahmad Luthfi (Jawa Tengah), Mahyeldi Ansharullah (Sumatera Barat), Andra Soni (Banten), hingga Emanuel Melkiades Laka Lena (Nusa Tenggara Timur).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa pengarahan hari ini merupakan bagian dari persiapan penting sebelum pelantikan.
“Hari ini pengarahan, besok gladi bersih, serta penjelasan detail mengenai prosesi pergeseran menuju Istana dan di Istana nantinya,” ujar Bima.
Kepala daerah yang akan dilantik pada lusa mendatang merupakan mereka yang tidak menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) atau yang telah lolos dari proses hukum tersebut. Setelah pelantikan, mereka akan mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21 Februari 2025.
Bima menambahkan, retreat tersebut dirancang khusus bagi kepala daerah yang telah menyelesaikan sengketa hasil pilkada, baik yang diputuskan, ditolak, atau tidak diterima MK.
Mereka akan mendapatkan pembekalan materi seputar efisiensi anggaran pemerintah, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, misi Asta Cita, serta wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan pentingnya retreat ini untuk menyamakan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah. “Retreat calon kepala daerah terpilih ini urgen untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” tegas Prasetyo.
Dengan adanya pengarahan, gladi bersih, dan retreat ini, diharapkan para kepala daerah terpilih siap menjalankan amanah dengan optimal, sejalan dengan arah kebijakan nasional, serta membawa kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah masing-masing.