BUKAMATANEWS - Universitas Paramadina bekerja sama dengan LP3ES menggelar diskusi publik bertajuk "Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Politik dan Pemberantasan Korupsi". Acara ini menghadirkan sejumlah pakar, antara lain Prof. Didik J. Rachbini, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, Dr. Hendri Satrio, dan Fahmi Wibawa.
Dalam sambutannya, Prof. Didik J. Rachbini menyoroti pentingnya fungsi DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan. "Jika parlemen tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka yang akan menjadi korban adalah demokrasi itu sendiri," ujar Didik.
Dr. Hendri Satrio menyatakan bahwa kondisi keuangan negara menjadi salah satu isu utama dalam 100 hari pemerintahan Prabowo. "Pidato-pidato Prabowo yang menyiratkan perlunya sumber dana tambahan menunjukkan adanya tekanan fiskal yang besar," jelas Hendri.
Fahmi Wibawa menggarisbawahi adanya indikasi pemusatan kekuasaan di pemerintahan baru. "Masih terlihat jejak pengaruh dari pemerintahan sebelumnya," ujarnya.
Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, menyoroti stabilitas politik yang berhasil dicapai dalam 100 hari pertama. "Survei Litbang Kompas menunjukkan tingkat approval masyarakat mencapai 80,9%," kata Umam.
Diskusi publik ini diakhiri dengan harapan agar pemerintahan Prabowo mampu melakukan langkah-langkah nyata dalam pemberantasan korupsi dan menjaga stabilitas politik yang sehat bagi demokrasi di Indonesia
BERITA TERKAIT
-
Jusuf Kalla: Krisis Ekonomi dan Politik Tidak Bisa Dipisahkan, Universitas Harus Hadir Memberikan Solusi
-
Ekonom Indonesia Mempertanyakan Kredibilitas Angka Pertumbuhan 5,61%: Tumbuh Tapi Rapuh
-
Universitas Paramadina Bahas Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?
-
Anies Baswedan Ajak Pelajar dan Guru Kuasai AI tanpa Kehilangan Integritas dan Daya Kritis
-
Orasi Ilmiah di Universitas Paramadina, Menaker Yassierli: Lulusan Perguruan Tinggi Harus Miliki Strategi Triple Readiness