Ketua DPRD Makassar: Butuh Konektivitas Program Lama dan Baru dalam RKPD 2026

MAKASSAR,BUKAMATANEWS – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menekankan pentingnya sinergi antara program yang dirancang oleh Wali Kota saat ini, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto, dengan visi-misi pemimpin baru yang akan datang pasca-Pilkada 2024. Hal ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang digelar di Four Points by Sheraton, Kamis (30/1/2025).

Menurut Supratman—yang akrab disapa Supra—masa transisi pemerintahan menjadi momen krusial untuk memastikan kesinambungan pembangunan kota Makassar ke depan.

“Pak wali kota tadi sudah menekankan pentingnya komitmen bersama agar proses transisi berjalan mulus. Perlu ada kesinambungan antara kebijakan pemerintahan saat ini dan pemimpin terpilih nantinya,” ujar Supra kepada awak media.

Mencari Titik Temu Program Lama dan Baru

Supra menyampaikan bahwa program yang saat ini dijalankan oleh Danny Pomanto bersifat berkelanjutan. Namun, ia juga memahami bahwa pemerintahan baru pasti membawa agenda baru sesuai visi dan misinya saat Pilkada.

“Dibutuhkan semacam ‘konektor’ agar kedua arah kebijakan ini bisa berjalan seiring. Apakah akan dijembatani lewat APBD perubahan atau setelah pelantikan wali kota baru, itu nanti kita bahas lebih lanjut,” jelasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto dalam sambutannya mengungkapkan bahwa penyusunan RKPD tahun 2026 memiliki tantangan tersendiri karena bertepatan dengan akhir masa jabatannya dan awal pemerintahan baru.

“Periode ini masa transisi. Perencanaan harus matang agar program yang sedang berjalan bisa dikaitkan dengan arah kebijakan wali kota selanjutnya,” kata Danny.

Program yang Layak Diteruskan

Danny menegaskan bahwa sejumlah program yang telah berjalan menunjukkan manfaat signifikan dan layak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Ia mencontohkan program Home Care, kelanjutan dari layanan publik “dari lahir hingga meninggal” yang digagas Ilham Arief Sirajuddin. Inovasi ini bahkan menjadi model nasional.

Ia juga menyebut ada tiga kriteria program yang harus dipertahankan: bermanfaat langsung bagi masyarakat (diukur dengan indeks kebahagiaan), memberikan dampak nasional seperti pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, serta membawa manfaat global seperti Makassar Low Carbon City dan Lorong Wisata.

“Kalau programnya sudah diakui secara lokal, nasional, bahkan internasional, kenapa harus diganti? Tinggal kita teruskan dan kembangkan,” ucap Danny.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada tren program baru yang sekadar populer tanpa dampak nyata.

“Program yang kita buat harus produktif, bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jangan bikin program yang hanya berputar-putar tanpa hasil,” tegasnya.