DPRD Makassar Desak Pemkot Prioritaskan Kesejahteraan Tenaga Non-ASN

MAKASSAR,BUKAMATANEWS -  Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Makassar, Ruslan Mahmud, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk lebih memperhatikan nasib ribuan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang belum terangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menilai, hingga kini kesejahteraan tenaga honorer masih tergolong rendah.

Menurut Ruslan, ada sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar yang telah dinyatakan lolos seleksi PPPK dan pembiayaan gaji mereka akan menjadi tanggungan pemerintah pusat.

Namun, Pemkot Makassar masih mengalokasikan anggaran untuk sekitar 12.000 tenaga non-ASN lainnya yang belum lolos seleksi.

Sisa Anggaran Bisa Dialihkan untuk Kenaikan Honor

"Karena yang sudah lulus PPPK akan digaji oleh pusat, maka anggaran yang sebelumnya digunakan untuk mereka seharusnya bisa dialihkan untuk meningkatkan honor tenaga honorer yang belum lulus. Kami berharap ini jadi perhatian serius Pak Appi dan Bu Aliyah," ujar Ruslan Mahmud, Jumat (24/1/2025).

Sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Ruslan juga menyarankan agar tidak ada lagi rekrutmen tenaga honorer baru, melainkan fokus pada peningkatan kesejahteraan bagi tenaga yang sudah mengabdi.

Ia menyebutkan, honor yang diterima tenaga non-ASN saat ini, termasuk Laskar Pelangi, masih di kisaran Rp1,3 juta per bulan. Ruslan berharap angka tersebut bisa dinaikkan menjadi minimal Rp2 juta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hidup layak.

Seleksi PPPK Tahap Dua Diharapkan Serap Lebih Banyak

Ruslan juga menyinggung rencana penerimaan PPPK tahap kedua yang direncanakan berlangsung pada April 2025. Ia berharap kesempatan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin agar lebih banyak tenaga non-ASN yang terserap.

“Bagi yang belum lolos, solusi sementara yang paling realistis adalah menaikkan gaji mereka. Jangan sampai pengabdian mereka tidak dihargai,” tegasnya.

Tenaga Non-ASN Adalah Pilar Pelayanan Publik

Menurut Ruslan, tenaga non-ASN memainkan peran penting dalam mendukung pelayanan publik di Kota Makassar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah kota memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan mereka.

“Tenaga non-ASN ini tulang punggung pelayanan kita. Maka, sangat wajar kalau mereka mendapat apresiasi yang layak, terutama dalam bentuk peningkatan honor,” tutupnya.